Anies soal Jalan Jatibaru Diklaim PT KAI: Seluruhnya Milik Indonesia

Anies soal Jalan Jatibaru Diklaim PT KAI: Seluruhnya Milik Indonesia
Gubernur DKI di Bundaran HI. ©2018 Merdeka.com/Herman Zakharia
JAKARTA | 13 November 2018 21:32 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - PT KAI mengklaim tanah sepanjang 18 meter di stasiun Tanah Abang atau Jalan Jatibaru. Dimana di atas aset tersebut, Pemprov DKI Jakarta membangun skybridge. Sehingga BUMN ini meminta biaya sewa atas dibangunnya skybridge di atas lahan mereka.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Anies Baswedan meminta tidak ada ego sektoral antar-institusi terkait pembuatan skybridge tersebut. Sebab, seluruh fasilitas umum adalah milik NKRI.

"Ya seluruhnya adalah milik Republik Indonesia. Yang digunakan untuk warga Indonesia. Kita nggak tanya kan yang naik (kereta) itu KTP-nya DKI atau KTP Banten, kan tidak. Kita ini melayani seluruh warga Indonesia. Berhentilah berpikir seakan akan kita ini bukan institusi negara," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (13/11).

Dia menegaskan, pembangunan jembatan itu bukan hanya untuk warga Jakarta tapi seluruh Indonesia.

"Kita atur ini (skybridge) untuk seluruh rakyat yang menggunakan. Apapun pencatatannya seluruhnya milik Indonesia. Saya harap semua berpikir perspektif Indonesia," katanya

Mantan Mendikbud itu mengatakan pembangunan skybridge sudah mencapai 96% dan pembangunan akan selesai pada akhir November.

"Ada catatan soal skybridge dari Yoory. Jadi per kemarin, secara prosentase sudah 95 - 96%. Tinggal finishing , kemudian terutama halte non-TJ, tanaman rambat," ucap Anies.

Sebelumnya, Ombudsman DKI Jakarta menyebut PT KAI dan Pemprov DKI Jakarta saling mengklaim tanah sepanjang 18 meter di stasiun Tanah Abang atau Jalan Jatibaru. PT KAI, menurut Ombudsman, menuntut Pemprov DKI untuk membayar sewa karena membangun di atas aset PT KAI. Permasalahan aset ini kemudian dilaporkan ke Ombudsman DKI.

"PT KAI mengatakan menggunakan Undang-undang Perkeretaapian yang lama. Sementara Pemprov memakai peraturan Perundangan yang baru, maka ketika itu sudah tidak lagi diklaim salah satu pihak, maka itu menjadi aset negara," kata Kepala Ombudsman Jakarta Raya Teguh Nugroho.

Untuk melerai saling klaim itu, Teguh berencana mempertemukan Pemprov DKI dan PT KAI. "Tapi memang untuk masalah ini tidak bisa satu dua hari. Ini kan masalah jangka panjang. Tapi pada prinsipnya, mereka sepakat mendukung program skybridge," ungkapnya.

Selain masalah aset, Pemprov DKI dan PT KAI juga belum menemui kesepakatan mengenai masalah keamanan dan sarana prasarana. Hingga saat ini, belum ditentukan apakah tim keamanan dari PT KAI atau Pemprov DKI yang berjaga.

"PT KAI juga minta Pemprov melalui PD Sarana Jaya membuat toilet. Karena PT KAI bilang, jangankan untuk menambah 900 orang lagi, untuk penumpang PT KAI saja masih kekurangan," tandasnya.

Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com (mdk/fik)

Baca juga:
Ketua DPRD Bilang Jokowi Tak Mau ke Tanah Abang Karena Kumuh, Ini reaksi Anies
Pembangunan Skybridge Molor, Anies Akan Panggil Dirut Pembangun Sarana Jaya
Ini Aturan Memperbolehkan PKL Dagang di Trotoar Jakarta
DPRD DKI Khawatir PKL Tak Akan Pindah ke Skybridge Tanah Abang
Ketua DPRD DKI Sebut Jokowi Tak Mau ke Tanah Abang Karena Kumuh
Pembangunan Skybridge Tanah Abang molor, PKL kembali bebas berjualan

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami