Anies Wajibkan Pemilik STRP Kantongi Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Anies Wajibkan Pemilik STRP Kantongi Sertifikat Vaksinasi Covid-19
Anies Baswedan. ©2021 Antara
JAKARTA | 15 Juli 2021 21:15 Reporter : Yunita Amalia

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat mobilitas masyarakat di Jakarta. Pekerja yang memiliki Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) diharuskan memiliki sertifikat vaksinasi Covid-19. Ini tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Mobilitas Penduduk dalam PPKM Darurat Covid-19.

"Pemegang Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) selama melakukan perjalanan harus membawa sertifikat vaksinasi, kecuali terhadap penduduk yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi diktum kesatu nomor 2 dari Ingub, yang dikutip pada Kamis (15/7).

Kebijakan STRP, berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan (Menhub) Nomor 49 Tahun 2021 tentang perubahan atas SE Menhub Nomor 43 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Darat pada Masa Pandemi Covid-19.

STRP berlaku untuk para pekerja sektor esensial, sektor kritikal, hingga perorangan dengan kebutuhan mendesak seperti kunjungan sakit, kunjungan duka atau antar jenazah, hamil atau bersalin, pendamping ibu hamil atau bersalin.

Terdapat sejumlah persyaratan yang perlu dipenuhi saat registrasi STRP. Untuk pekerja sektor esensial dan kritikal, baik yang bersifat perjalanan dinas dan rutinitas kantor, syaratnya yaitu KTP pemohon, surat tugas dari perusahaan (rombongan dapat melampirkan nama, nomor ktp, foto alamat tempat tinggal dan alamat yang dituju).

Kemudian sertifikat vaksin (masa transisi satu minggu dari diumumkan/surat pernyataan vaksin dalam waktu dekat). Serta foto 4x6 berwarna (rombongan wajib melampirkan di lampiran surat tugas).

Untuk persyaratan perseorangan dengan kebutuhan mendesak yakni KTP pemohon, sertifikat vaksin, dan foto 4x6 berwarna.

"Pengecualian: kementerian atau lembaga dan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah (TNI/Polri, Bank Indonesia, OJK, dan lain-lain)," lanjutnya.

Sedangkan untuk mekanisme pembuatan STRP, pemohon dapat mengakses website https://jakevo.jakarta.go.id lalu mengisi formulir, mengupload, dan kemudian mengirimkan persyaratan. Lalu, berkas tersebut akan diverifikasi oleh UP PMPTSP.

STRP tersebut akan diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Penerbitan STRP maksimal lima jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap. Berikutnya, pemohon dapat mengunduh STRP di laman https://jakevo.jakarta.go.id. (mdk/fik)

Baca juga:
Anies Terbitkan Ingub, Pemilik STRP Wajib Memiliki Sertifikat Vaksinasi Covid-19
Kapolri Sebar Ribuan Bansos untuk Warga Terdampak PPKM Darurat di Bandung
Pelanggar PPKM Darurat di Depok Didenda hingga Rp 1 Juta
Ada PPKM Darurat, Bantuan Ekonomi Dipercepat
PPKM Darurat Membuat Penjual Hewan Kurban di Depok Turun Omzet
Pantau Medan dari Helikopter, Bobby Sebut Mobilitas Warga Menurun Saat PPKM Darurat

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami