APBD 2020 Defisit, Sekda Sebut Pemprov DKI Harus Pilah Pilih Program Prioritas

JAKARTA | 21 November 2019 12:22 Reporter : Yunita Amalia

Merdeka.com - Sekretaris Provinsi DKI Jakarta, Saefullah, menganggap perubahan usulan anggaran dalam pembahasan KUA-PPAS hal wajar. Di awal pengusulan KUA-PPAS, Pemprov mengajukan nilai Rp97 triliun lebih untuk APBD 2020, namun setelah disisir sejumlah usulan mata anggaran dipangkas hingga menyentuh di angka Rp87 triliun.

"Berdasarkan rapat-rapat komisi itu terungkap angka 97 (Rp97 triliun) tapi kemampuan keuangan daerah kita setelah kita hitung itu ada di 87 (Rp87 triliun) sekian jadi masih ada selisih Rp10 triliun," kata Saefullah di DPRD, Jakarta, Kamis (21/11).

Saefullah mengaku perlu ada pilah pilih program dan pekerjaan prioritas Pemprov dalam penggunaan anggaran tahun depan. Ia tak mau berpolemik perihal potensi defisit. Sebab menurutnya, penyebab adanya potensi efisiensi anggaran karena kemampuan keuangan dan adanya kenaikan sejumlah program, seperti BPJS.

Ia menegaskan, cekaknya anggaran di tahun depan tidak dijadikan permisif menurunnya pelayanan di sektor pendidikan dan kesehatan.

"Apalagi BPJS alami kenaikan, itu kan harus dipenuhi. Kemudian PJLP dengan UMR itu juga harus dipenuhi. Infrastruktur yang lagi dibangun, termasuk infrastruktur kebutuhan pokok, air. Supaya orang berkeadilan. Supaya semua di pelosok Jakarta mudah dapatkan air bersih. Itu harus dibangun," tandasnya.

Usulan anggaran yang dipangkas saat pembahasan KUA-PPAS di antaranya konsultan kampung kumuh oleh Dinas Perumahan. Dalam usulannya, Dinas Perumahan menyodorkan angka Rp20 miliar, kemudian dipangkas menjadi Rp8 miliar.

Kemudian pada Dinas Bina Marga. Awalnya anggaran trotoar diusulkan sebesar Rp1,2 triliun kemudian dipangkas sebesar Rp204 milliar.

Baca juga:
Pembahasan KUA-PPAS Molor, DPRD DKI Bersurat ke Kemendagri
VIDEO: Sekda DKI Sebut Anggaran Pemprov Tahun 2019 Sedang Tidak Sehat
Sekda Saefullah Soal APBD Defisit: Belum Berakhir, Kita Masih Berjuang
Sekda DKI Jakarta Bantah Usulan Anggaran APBD 2020 Dipangkas
Iuran BPJS Naik, DKI Usul Penambahan Anggaran Penerima Bantuan Rp1 Triliun
PSI Sebut Pernyataan Disdik Mengonfirmasi Anggaran Rehabilitasi Sekolah Berkurang
Aksi Ibu-Ibu Tolak Pemborosan APBD DKI Jakarta

(mdk/lia)