Banggar DKI Tolak Anggaran Pembangunan Homeschooling SMKN 74 Pariwisata

JAKARTA | 9 Desember 2019 17:47 Reporter : Yunita Amalia

Merdeka.com - Anggaran pembangunan Homeschooling SMKN 74 Pariwisata dibatalkan. Pembatalan itu diputuskan dalam rapat Badan Anggaran DKI Jakarta 2020.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai belum ada kajian matang dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk pembangunan sekolah tersebut. Anggaran yang akan digunakan senilai Rp106 miliar.

"Coba ini jelasin pak, yakinkan kami soal ini," katanya di Jakarta, Senin (9/12).

Menimpali Prasetio, Wakil Ketua DPRD Abdurrahman Suhaimi setuju adanya pembangunan SMKN berbasis asrama. Dengan catatan, tidak dilaksanakan tahun ini, dan harus ada kajian matang dan output jelas dari pembangunan sekolah itu.

"Saya kira tadi saya tangkap itu setuju. Coba Pak Saefullah Hidayat (Plt Kadisdik) yakinkan ke kita perencanaannya sudah matang belum? kalau sudah dan bisa menghasilkan apa yang kita harapkan tidak masalah, kita jadikan pilot project," ujarnya.

Saefullah, sebagai pengguna anggaran menjelaskan pembangunan homeschooling SMKN 74 Pariwisata sejatinya diperuntukan bagi siswa dengan keterbatasan finansial dan akademis.

Ia mengamini saat rapat KUA-PPAS bersama Komisi E, usulan anggaran itu ditolak. Namun ia kembali mengajukan dengan pertimbangan adanya kebutuhan sekolah, homeschooling.

Saat diajukan kembali, kata Saefullah, pihaknya melakukan efisiensi desain kamar.

"Kami melihat history kebutuhan, kami diskusi kembali, untuk kami susun kebutuhan ruangan sehingga ada penyesuaian ruangan yang tadinya 33 ruangan disesuaikan 18 ruangan. Asrama ada 65 kamar masing-masing berisi 10 orang," jelasnya.

Namun penjelasan Saefullah tidak mengubah pendirian para dewan yang menolak anggaran untuk sekolah tersebut direalisasikan tahun ini.

"Saya putuskan untuk didrop dulu yah," kata Pras sembari mengetuk palu. (mdk/fik)

Baca juga:
Mempertanyakan Komitmen Pemberantasan Korupsi di DPRD DKI Jakarta
Tidak Ada di E-Katalog, DPRD DKI Tolak Pembelian Tenda Senilai Rp26 Juta Per Unit
Dinkes DKI Ajukan Anggaran Rp151 M untuk Revitalisasi 19 Puskesmas
Anggota TGUPP Anies Jadi Dewas RSUD, Dapat Gaji Double?
Komisi C DPRD DKI Akui Belum Tahu Fungsi Pengadaan Komputer BPRD Bernilai Fantastis
DPRD DKI Lembur Sabtu-Minggu Demi Kejar Target APBD 2020

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.