Bapemperda Usulkan DPRD DKI Bahas 52 Raperda di 2020

JAKARTA | 21 November 2019 07:05 Reporter : Fikri Faqih

Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta mengusulkan 52 Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2020. Usulan tersebut merupakan masukan dari fraksi, organisasi masyarakat dan eksekutif.

Wakil Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DKI Jakarta Dedi Supriadi mengatakan, 52 usulan itu berasal dari usulan eksekutif Pemprov DKI dan usulan dari masing-masing fraksi yang berada di DPRD DKI Jakarta. Empat diantara terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diwajibkan untuk masuk ke dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Dia mengungkapkan, beberapa masukan datang dari Badan Musyawarah Betawi yang meminta usulan dari Fraksi PKS tentang pengelolaan rumah susun dan pemanfaatan Kawasan BKT untuk mengedepankan budaya Betawi. Nantinya 52 usulan tersebut akan disesuaikan lagi untuk memasuki tahapan Raperda 2020 sehingga peraturan yang ada menjadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Kita berharap kita yang masih fresh, anggota Bapemperda banyak yang baru bisa mengejar apa yang kemarin tertinggal," kata Dedi seperti dilansir dari Antara, Kamis (21/11).

1 dari 1 halaman

Ketua DPRD DKI Minta Usulan Propemperda Dievaluasi

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk menimbang ulang usulan Propemperda 2020 yang berjumlah sebanyak 52 usulan.

"52 rancangan Perda yang diusulkan terlalu banyak. Perlu rasionalisasi dan harmonisasi terhadap program pembentukan Perda di tahun 2020," ujarnya.

Prasetio menyebutkan Propemperda 2020 seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan prioritas masyarakat DKI Jakarta. Permintaan Prasetio memangkas usulan Propemperda 2020 juga sesuai arahan langsung Preside Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tahun 2019 beberapa waktu lalu.

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan Jokowi meminta agar daerah tidak terlalu banyak mengeluarkan aturan karena banyaknya peraturan yang dilahirkan hanya menghambat berbagai kebijakan, khususnya percepatan pembangunan.

Prasetio mendorong agar Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta fokus membahas Raperda Rencana Detail Tata Ruang dan Zonasi, salah satu dari 12 Raperda prioritas yang telah ditentukan.

"Hadirnya Perda RDTR dan Zonasi menjadi salah satu payung hukum yang penting dalam pembangunan wilayah pada masa depan. Selain untuk memberikan kepastian dalam rangka investasi, tetapi juga sebagai upaya pencegahan bila suatu saat terjadi bencana alam," tutup Prasetio. (mdk/fik)

Baca juga:
Pemprov DKI Bahasa Raperda ERP Tahun 2020
PDIP Minta Anies Sediakan Hunian Baru Bagi Warga Sunter Jaya yang Digusur
Pembahasan KUA-PPAS Molor, DPRD DKI Bersurat ke Kemendagri
Aksi Ibu-Ibu Tolak Pemborosan APBD DKI Jakarta
PSI Desak Pemprov DKI Sisir Ulang Usulan Anggaran Sebelum Masuk Rapat Banggar