Beda Sikap PDIP dan PSI Terkait Pengadaan Komputer Senilai Rp128,9 Miliar

JAKARTA | 10 Desember 2019 12:25 Reporter : Fikri Faqih

Merdeka.com - Komisi C DPRD DKI Jakarta gaduh lantaran pengadaan anggaran Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) untuk pengadaan komputer dengan nilai Rp128,9 miliar. Beda pandangan tersebut antara PDIP dan PSI.

Padahal pada APBD DKI Jakarta 2019, sudah ada anggaran untuk pengadaan satu unit komputer mainframe seharga Rp66,6 miliar. Di mana anggaran itu disebut merupakan bagian dalam penganggaran Rp128,9 miliar.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP Ima Mahdiah mendukung pengadaan komputer ini. Melalui akun twitternya, dia menyampaikan ada ribuan komponen dalam pengadaan komputer bernilai Rp128,9 miliar itu.

"Setahu saya 128,9 m bukan hanya komputer tapi dibawahnya ada ribuan komponen (termasuk server dll), sudah di supervisi KPK RI dan masuk dalam e-catalog. Untuk memperkuat jaringan Dinas Pajak se DKI Jakarta," tulisnya di akun @imadya.

Sementara itu, politikus PDIP Cinta Mega menjelaskan, pengadaan komputer ini bukan sekadar untuk satu unit saja. Melainkan satu paket komponen untuk server, maintenance, pelatihan dan komponen lainnya.

Dia menilai, pengadaan komputer ini penting dalam upaya memaksimalkan pendapatan pajak di Jakarta. Sebab, Cinta Mega menyebut, tidak ada orang yang suka membayar pajak.

Ini sejalan dengan rencana Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI yang sepakat meningkatkan target pendapatan pajak dari Rp44,54 triliun pada menjadi Rp50,17 triliun di APBD 2020.

"Kalau ada big data, kita itu punya data akurat dan valid wajib pajak enggak bisa ingkar. Itu tujuannya," katanya saat dihubungi merdeka.com, Selasa (10/12).

Terkait rincian anggaran Rp128,9 miliar, Cinta Mega menjelaskan, satu unit Komputer Mainframe Z14 ZR1 seharga Rp66,6 miliar. Kemudian dua unit SAN switch seharga Rp3,49 miliar, enam unit server seharga Rp307,9 juta dan sembilan unit storage untuk mainframe seharga Rp58,5 miliar.

1 dari 1 halaman

PSI Tegas Tolak Pengadaan Komputer BPRD DKI

Politikus PSI Anthony Winza Prabowo mempertanyakan konsistensi dewan dalam menyampaikan pandangan atau kritik terhadap rencana kegiatan yang akan dilakukan eksekutif.

Saat rapat bersama antara Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) dengan Komisi C, politisi PSI itu mempertanyakan usulan anggaran BPRD atas pengadaan komputer dengan nilai total sekitar Rp128,9 miliar. Sikap Anthony itu dianggap tidak faham etika rapat.

"Katanya buka-buka anggaran di luar kena Badan Kehormatan, sekarang saya buka dengan sangat terhormat loh di dalam rapat, saya belum pernah ngomong ke media tentang itu, disikat lagi dan dituduh nyebarin," ujar Anthony.

Meski dikritisi sikapnya oleh Komisi C, Anthony mengaku tak akan berubah sikap mengkritik segala bentuk kegiatan yang dinilainya irasional dan perlu penjelasan secara substantif. Ia juga mengaku tetap menjalin komunikasi baik dengan anggota komisi yang membidangi keuangan itu.

"Saya hanya melaksanakan apa yang menjadi suara rakyat juga dan saya mencoba membukanya kali ini dalam rapat dulu," tukasnya. (mdk/fik)

Baca juga:
Tarik Ulur Fraksi di DPRD DKI Sahkan Anggaran TGUPP
Kronologi DPRD DKI Anggarkan Rp 128,9 Miliar untuk Beli Komputer
Penjelasan PDIP Kenapa Anggaran TGUPP Diloloskan Banggar
Pembahasan Anggaran TGUPP Sengit, DPRD Sepakati Coret 17 Anggota
Sekda Pastikan Anggota TGUPP DKI Rangkap Jabatan akan Dicopot

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.