BKD DKI Jakarta Pastikan ASN Tetap Terima TPP/TKD

Merdeka.com - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta memastikan tidak ada perubahan, pemotongan, maupun penghapusan atas jumlah Tunjangan Perbaikan Penghasilan/Tunjangan Kinerja Daerah (TPP/TKD) Apatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta. Hal tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur No. 49 Tahun 2020.

Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta, Chaidir menegaskan, tidak ada draft Pergub baru yang mengatur pemotongan jumlah TPP/TKD.

"Perlu saya garisbawahi juga, TPP/TKD masih mengacu pada Pergub No. 49 Tahun 2020. Pada Pergub tersebut, diatur rasionalisasi 25 persen dan penundaan pembayaran sebesar 25 persen dari TPP/TKD terhitung sejak April sampai Desember 2020," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (22/7)

"Saat ini, daftar penerima TPP/TKD sudah keluar di semua SKPD, sore nanti sudah bisa dicairkan sesuai Pergub dimaksud. Besaran TPP/TKD yang tertunda pembayarannya itu juga tidak dihapus, masih tetap berlaku sesuai Pergub. Sehingga, isu tersebut tidak benar," tambah Chaidir.

Dia mengimbau agar para ASN DKI Jakarta tidak mudah terpengaruh dan tidak ikut menyebarluaskan isu yang tidak benar. Saat ini, BKD Provinsi DKI Jakarta sedang menginvestigasi sumber isu atau informasi yang beredar di media sosial terkait adanya pemotongan atau penghapusan TPP/TKD.

"Jika ditemukan bahwa informasi tersebut berasal dari ASN, maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh atasan langsung. Karena, perbuatan itu telah melanggar PP No. 53 Tahun 2010 tentang Hukuman Disiplin PNS," tegasnya.

Pemprov DKI, kata Chaidir bahkan akan membawa hoax ini ke ranah hukum. "Dalam hal ini terkait penyebaran berita berantai, dan melanggar UU ITE yang nantinya akan melibatkan Kepolisian," pungkasnya.

Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com