Cerita dari Gudang Tua Balai Kota Jakarta

Cerita dari Gudang Tua Balai Kota Jakarta
JAKARTA | 27 Februari 2020 07:03 Reporter : Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com - Andri menyajikan kopi panas dalam gelas kaca saat Azan Magrib mulai berkumandang. Dia mulai memainkan game kartu dalam komputer yang berada di salah satu gudang Balai Kota DKI Jakarta. Dia menyampaikan tidak ada tujuan lain untuk mencari pekerjaan, selain menjadi Pegawai Harian Lepas (PHL) di Balai Kota DKI Jakarta.

Satu persatu kawannya mulai meninggalkannya. Mereka kebanyakan diputus kontrak oleh Biro Umum DKI Jakarta. Bapak dua anak ini mengaku, PHL sudah menjadi pilihan terakhir dari semua usahanya selama ini. Tak mau berpaling apalagi berpindah hati.

Dia lalu berlalu mengambil air wudhu untuk salat. Setelah menunaikan ibadah Salat Magrib, Andri lalu menyalakan komputer untuk bermain kartu. Dia sesekali nampak mengisap rokoknya.

"Sekarang mah tinggal berdua bang yang nginep di sini. Paling tambah yang piket malem buat jaga. Sebagian udah enggak diperpanjang," katanya kepada merdeka.com.

14 tahun lamanya Andri bekerja sebagai PHL. Sejak masih lajang hingga kini sudah berkeluarga. Dia menceritakan, sebelumnya pernah mengadu peruntungan sebagai buruh di sejumlah pabrik. Dia sempat menjadi pekerja pabrik di Cisalak selama hampir dua tahun. Setelah itu, bekerja di Kawasan Industri Jababeka. Bekerja di pabrik alat musik seperti gitar dan piano pun pernah dilakoni Andri.

Malam makin larut, hujan di luar gedung Balai Kota DKI Jakarta kian lebat. Plafon tak mampu menahan air yang lolos dari genteng. Tak bisa memperbaikinya, satu ceret menampung bocor tersebut.

Dalam suasana remang dan lembab, bapak dua orang anak itu menceritakan banyaknya hal yang berubah selama menjadi cleaning servise. Salah satunya terkait skema pengadaan PHL oleh Pemprov DKI Jakarta. Mulai dari skema lelang perusahaan penyedia jasa PHL hingga akhirnya pengelolaan diserahkan pada Biro Umum Pemprov DKI.

Dulu sejumlah PT mengikuti tender untuk melakukan pengadaan jasa cleaning servise. Sejauh ini sudah cukup banyak PT penyedia jasa cleaning service yang memakai jasanya. Kontrak dilakukan dalam jangka waktu satu tahun.

Namun pada masa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama, pengadaan PHL tidak lagi dilakukan lewat proses tender. Pengadaan cleaning servise kini menjadi tanggung jawab Biro Umum Pemprov DKI Jakarta.

"Sekarang kan PT sudah tidak ada. Jadi kita lewat Biro Umum. Jadi Pemprov kasih ke biro umum. Misalnya PHL ada 180 orang, dari pemerintah anggarkan setahun sekian, dikasih ke Biro Umum. Biro Umum yang bagi," ungkapnya.

Kini Andri dan teman-teman tak perlu lagi berhubungan dengan perusahaan penyedia jasa melainkan dengan Biro Umum. Tiap tahun mereka mengajukan pembaharuan kontrak. Sejauh ini, proses pengajuan kontrak baru berjalan lancar.

Tapi, dia tidak memungkiri adanya pemutusan hubungan kontrak terhadap sejumlah PHL. Ini dikarenakan PHL itu melakukan sejumlah pelanggaran. "Biasanya jarang masuk, ada yang jarang masuk. Atau ada ngambil-ngambil apa gitu kan. Kalau sudah sekitar 60 tahun itu, sudah nggak boleh lagi. Kalau kita (kerja) baik, ya diperpanjang terus," terangnya.

1 dari 1 halaman

Beda Pimpinan, Beda Pola

beda pola rev2

Handphone Andri berdering. Dari Cileungsi, istrinya menanyakan kondisi suaminya itu. Dia ingin tahu apakah suaminya telah makan dan siap beristirahat. Usai memberikan kabar baik, dia segera menyandarkan punggungnya ke kursi.

Dia mengungkapkan, pertama kali bekerja di Balai Kota adalah berkat ayahnya. Dulu selain menjadi cleaning service, pria berambut belah pinggir itu juga diperbantukan tim penyusunan naskah pidato gubernur.

Setelah menyelesaikan tugasnya, Andri selalu diminta membantu mengetik teks sambutan untuk Gubernur Fauzi Bowo. Dari pekerjaannya itu, dia selalu membawa uang tambahan setiap tiga bulan.

Tak hanya itu. Dulu dia dan teman-teman masih mendapat tambahan pendapatan lain dari bantuan yang mereka berikan, seperti mengantarkan surat. Walaupun kini pekerjaan itu telah tiada, namun penghasilannya naik. Pasalnya Pemprov DKI membayarnya sesuai UMP, atau senilai Rp4,2 juta.

Upah yang dia dapat sebagai PHL, diakui cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk biaya sekolah anaknya yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah dasar (SD).

"Jumlah tergantung bagian-bagian itu. Misalnya saya dulu cleaning service gajinya Rp800.000 yang honorer itu bisa Rp1 juta lah rata-rata," terangnya.

Untuk membantu menyokong keuangan keluarga, istrinya menjual gorengan di rumah. Pengelolaan keuangan yang baik menjadi kunci cukup atau tidaknya kebutuhan rumah tangga.

Demi menghemat uang, dia tak bisa pulang setiap hari. Dalam satu pekan, Andri hanya bisa pulang dua kali, yakni hari Rabu dan Jumat. Untuk satu kali perjalanan pulang, dia harus mengeluarkan Rp35.000.

"Nggak ada sumber pemasukan lain. Kita cukup-cukupkan lah. Memang kalau berdasarkan perhitungan pada umumnya kayak enggak cukup ya. Yang penting kita bisa atur," katanya sambil menatap layar komputer.

Tak bisa pulang ke rumah, dia akhirnya merebahkan tubuhnya di spring bed yang kumal dan penuh tungau. Hujan kian lebat, lelah seharian bekerja mengantarkannya molor. Menggunakan jaket sebagai bantal, Andri melewati malam tanpa gangguan.

Hingga akhirnya azan Subuh berkumandang. Hujan masih menaungi kawasan ibu kota. Dia bergegas untuk mempersiapkan diri untuk bertugas. Usai seragam, Andri lalu menyedu segelas kopi sebelum memoles marmer di Balairung Balai Kota DKI. (mdk/fik)

Baca juga:
Denyut Kehidupan Malam di Balai Kota Jakarta
Pemerintah Tak Akan Kembali Buka Seleksi PPPK Hingga Perpres Terbit
5.196 Peserta Ikut Seleksi CPNS Depok, Pemkot Akui masih Butuh Tenaga Honorer
Syarat Agar 50 Persen Dana BOS Bisa untuk Gaji Guru Honorer
Buka Perekrutan PPPK Tahap II, Pemerintah Tunggu Jawaban DPR
Sudah Gelar Tes, Pemerintah Ternyata Belum Ada Aturan Pengangkatan Honorer jadi PPPK

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami