Cerita dari Gudang Tua Balai Kota Jakarta

Cerita dari Gudang Tua Balai Kota Jakarta
Gudang Tua Balai Kota. ©2020 Merdeka.com/Fikri Faqih
JAKARTA | 27 Februari 2020 07:03 Reporter : Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com - Andri menyajikan kopi panas dalam gelas kaca saat Azan Magrib mulai berkumandang. Dia mulai memainkan game kartu dalam komputer yang berada di salah satu gudang Balai Kota DKI Jakarta. Dia menyampaikan tidak ada tujuan lain untuk mencari pekerjaan, selain menjadi Pegawai Harian Lepas (PHL) di Balai Kota DKI Jakarta.

Satu persatu kawannya mulai meninggalkannya. Mereka kebanyakan diputus kontrak oleh Biro Umum DKI Jakarta. Bapak dua anak ini mengaku, PHL sudah menjadi pilihan terakhir dari semua usahanya selama ini. Tak mau berpaling apalagi berpindah hati.

Dia lalu berlalu mengambil air wudhu untuk salat. Setelah menunaikan ibadah Salat Magrib, Andri lalu menyalakan komputer untuk bermain kartu. Dia sesekali nampak mengisap rokoknya.

"Sekarang mah tinggal berdua bang yang nginep di sini. Paling tambah yang piket malem buat jaga. Sebagian udah enggak diperpanjang," katanya kepada merdeka.com.

14 tahun lamanya Andri bekerja sebagai PHL. Sejak masih lajang hingga kini sudah berkeluarga. Dia menceritakan, sebelumnya pernah mengadu peruntungan sebagai buruh di sejumlah pabrik. Dia sempat menjadi pekerja pabrik di Cisalak selama hampir dua tahun. Setelah itu, bekerja di Kawasan Industri Jababeka. Bekerja di pabrik alat musik seperti gitar dan piano pun pernah dilakoni Andri.

Malam makin larut, hujan di luar gedung Balai Kota DKI Jakarta kian lebat. Plafon tak mampu menahan air yang lolos dari genteng. Tak bisa memperbaikinya, satu ceret menampung bocor tersebut.

Dalam suasana remang dan lembab, bapak dua orang anak itu menceritakan banyaknya hal yang berubah selama menjadi cleaning servise. Salah satunya terkait skema pengadaan PHL oleh Pemprov DKI Jakarta. Mulai dari skema lelang perusahaan penyedia jasa PHL hingga akhirnya pengelolaan diserahkan pada Biro Umum Pemprov DKI.

Dulu sejumlah PT mengikuti tender untuk melakukan pengadaan jasa cleaning servise. Sejauh ini sudah cukup banyak PT penyedia jasa cleaning service yang memakai jasanya. Kontrak dilakukan dalam jangka waktu satu tahun.

Namun pada masa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama, pengadaan PHL tidak lagi dilakukan lewat proses tender. Pengadaan cleaning servise kini menjadi tanggung jawab Biro Umum Pemprov DKI Jakarta.

"Sekarang kan PT sudah tidak ada. Jadi kita lewat Biro Umum. Jadi Pemprov kasih ke biro umum. Misalnya PHL ada 180 orang, dari pemerintah anggarkan setahun sekian, dikasih ke Biro Umum. Biro Umum yang bagi," ungkapnya.

Kini Andri dan teman-teman tak perlu lagi berhubungan dengan perusahaan penyedia jasa melainkan dengan Biro Umum. Tiap tahun mereka mengajukan pembaharuan kontrak. Sejauh ini, proses pengajuan kontrak baru berjalan lancar.

Tapi, dia tidak memungkiri adanya pemutusan hubungan kontrak terhadap sejumlah PHL. Ini dikarenakan PHL itu melakukan sejumlah pelanggaran. "Biasanya jarang masuk, ada yang jarang masuk. Atau ada ngambil-ngambil apa gitu kan. Kalau sudah sekitar 60 tahun itu, sudah nggak boleh lagi. Kalau kita (kerja) baik, ya diperpanjang terus," terangnya.

Baca Selanjutnya: Beda Pimpinan Beda Pola...

Halaman

(mdk/fik)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami