Di Hadapan Wapres, Anies Beberkan Penanganan Covid-19 di Jakarta

Di Hadapan Wapres, Anies Beberkan Penanganan Covid-19 di Jakarta
Anies Baswedan. Instagram/aniesbaswedan ©2021 Merdeka.com
JAKARTA | 2 Agustus 2021 20:27 Reporter : Intan Umbari Prihatin

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melaporkan beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka menangani pandemi Covid-19 di Jakarta. Di antaranya adalah pemberian vaksinasi tidak hanya bagi penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta, namun juga bagi penduduk dengan KTP luar Jakarta yang berdomisili dan menempuh pendidikan di Jakarta.

Anies juga melaporkan sektor esensial dan kritikal yang tetap menjalankan operasional selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"DKI mengeluarkan kebijakan untuk semua pekerja di sektor esensial dan kritikal itu untuk registrasi, terdaftar. Yang mendaftarkan siapa? Tempat bekerjanya," katanya Anies usai mendengar arahan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin kepada seluruh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi melalui konferensi video, Senin (2/8).

"Lalu keluarlah kebijakan mereka mengisi form dari perusahaan namanya STRP, Surat Tanda Registrasi Pekerja. Orang boleh keluar masuk Jakarta kalau membawa surat itu. Kalau surat itu bukti bahwa dia memang sektor esensial atau sektor kritikal. Jadi itu untuk pengendalian pergerakan yang kita lakukan sejak awal Juli,” tambah Anies.

Pada kesempatan yang sama, sejalan dengan Wapres, Jaksa Agung ST. Burhanuddin menyampaikan bahwa sinergi antar gubernur di wilayah aglomerasi Jabodetabek sangat penting agar tidak terjadi ego wilayah dan program yang diimplementasikan dapat selaras. Di sisi lain, Jaksa Agung juga menekankan pentingnya contoh dari para pimpinan wilayah dalam melaksanakan 5M dan 3T agar seluruh masyarakat dapat meneladani contoh positif tersebut.

"Diperlukan suatu peningkatan koordinasi dan sinergitas di wilayah Jabodetabek agar selaras dan tidak terjadi ego kewilayahan," jelas Burhanuddin.

Dia juga menjelaskan, pemerintah daerah dapat melibatkan seluruh masyarakat agar memberikan pemahaman bahaya Covid-19. Mulai dari pentingnya vaksinasi, tetap menerapkan protokol kesehatan dan meningkatkan imbauan terhadap para pejabat publik agar senantiasa menjadi role model dalam pelaksanaan kepatuhan terhadap kebijakan PPKM.

Selain Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Wakil Gubernur Banten, tampak hadir secara virtual Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta, dan para Walikota se-DKI Jakarta.

Sementara Wapres didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Plh. Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Nasional Wiku Adisasmito, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, serta para Staf Khusus Wapres Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi. (mdk/lia)

Baca juga:
Gelar Pesta Pernikahan Saat PPKM, Kakak Kandung Anang Hermansyah Didenda Rp10 Juta
Menko Luhut: 12 Kabupaten/Kota Sudah Bisa PPKM Level 3, 1 Kabupaten Level 2
Menko Luhut Klaim Kasus Harian Covid-19 Turun 50 Persen Sejak Berlaku PPKM Level 4
PPKM Level 4 Diperpanjang, Wagub DKI Harap Kasus Covid-19 Semakin Turun Signifikan
PPKM Level 4 Diperpanjang, RI Bisa Jaga Pertumbuhan Ekonomi Lewat Ekspor

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami