Dikritik Komisi Sendiri di DPRD, Politisi PSI Pertanyakan Konsistensi Dewan

JAKARTA | 6 Desember 2019 13:42 Reporter : Yunita Amalia

Merdeka.com - Anggota Komisi C Anthony Winza Prabowo mempertanyakan konsistensi dewan dalam menyampaikan pandangan atau kritik terhadap rencana kegiatan yang akan dilakukan eksekutif.

Saat rapat bersama antara Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) dengan Komisi C, politisi PSI itu mempertanyakan usulan anggaran BPRD atas pengadaan komputer dengan nilai total sekitar Rp 128,9 miliar. Sikap Anthony itu dianggap tidak faham etika rapat.

"Katanya buka-buka anggaran di luar kena Badan Kehormatan, sekarang saya buka dengan sangat terhormat loh di dalam rapat, saya belum pernah ngomong ke media tentang itu, disikat lagi dan dituduh nyebarin," ujar Anthony di gedung DPRD, Jakarta, Jumat (6/12).

Meski dikritisi sikapnya oleh Komisi C, Anthony mengaku tak akan berubah sikap mengkritik segala bentuk kegiatan yang dinilainya irasional dan perlu penjelasan secara subtantif. Ia juga mengaku tetap menjalin komunikasi baik dengan anggota komisi yang membidangi keuangan itu.

"Saya hanya melaksanakan apa yang menjadi suara rakyat juga dan saya mencoba membukanya kali ini dalam rapat dulu," tukasnya.

1 dari 1 halaman

Dianggap Tak Pantas Publikasikan

Sementara itu, rekan sesama komisi Anthony dari fraksi Gerindra, Andyka mengatakan usulan tersebut belum bersifat final dan tidak etis untuk dipublikasikan. Khawatir menimbulkan opini buruk di masyarakat.

"Kita ada etika hal-hal yang belum bersifat final, belum boleh kita publikasikan," kata Andyka saat menggelar konferensi pers bersama anggota Komisi C lainnya.

Menyinggung pengadaan komputer di BPRD, Andyka menegaskan masih menunggu hasil rekomendasi teknis dari Dinas Komunikasi dan Informasi DKI Jakarta untuk mengetahui detil fungsi dan kegunaan komputer tersebut.

"Saya tegaskan hingga saat in kita masih menunggu rekomendasi dari Dinas Kominfo," tukasnya.

Sebelumnya, Usulan anggaran itu dipertanyakan Anthony saat bersama BPRD dalam pembahasan RAPBD.

Dia meminta penjelasan secara detail kepada BPRD mengenai penganggaran satu unit komputer.

"Satu unit itu Rp 60 miliar, plus ada tambahan lagi sembilan unit apa saya lihat, itu sekitar Rp 60 miliar juga. Jadi total Rp 120 miliar, tolong dijelaskan, saya enggak berani nuduh dulu," kata Anthony di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/12).

Dia juga meminta BPRD DKI Jakarta dapat membandingkan dengan perangkat komputer yang digunakan Kementerian Keuangan dalam pengelolaan data pajak.

Selain itu, dia juga meminta penjelasan hasil yang didapatkan dari Pemprov DKI Jakarta setelah pembelian perangkat komputer tersebut.

Berdasarkan website apbd.jakarta.go.id, pengadaan komputer tersebut terdiri dari pembelian satu unit komputer, dua unit storage area network (SAN) switch, enam unit server, dan sembilan unit storage untuk mainframe.

Rinciannya yakni, satu unit Komputer Mainframe Z14 ZR1 seharga Rp 66,6 miliar, lalu dua unit SAN switch seharga Rp 3,49 miliar, kemudian enam unit server seharga Rp 307,9 juta, dan sembilan unit storage untuk mainframe seharga Rp 58,5 miliar.

Anggaran yang dicantumkan tersebut juga sudah diakumulasikan dengan besaran pajak pertambahan nilai (PPN).

(mdk/eko)

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.