Dishub DKI Jakarta: ERP Kita Tetap Progres

JAKARTA | 15 Agustus 2019 10:36 Reporter : Lia Harahap

Merdeka.com - Dinas Perhubungan DKI Jakarta memutuskan memperluas wilayah penerapan ganjil genap seiring diterbitkannya Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Saat ini enam belas ruas jalan diberlakukan ganjil genap sedang diadakan sosialisasi.

Jauh sebelum wacana ganjil genap diperluas, Pemprov DKI Jakarta pernah menggagas sistem pembatasan kendaraan dengan menerapkan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di sejumlah jalan protokol. Gerbang ERP juga pernah terpasang dalam rangka uji coba akhir 2018 lalu. Namun seiring uji coba selesai, gerbang itu juga sudah dicabut dan ERP belum ada kelanjutannya.

Wakil Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, mengatakan kebijakan ERP tetap dalam pembahasan. Saat ini, katanya penyusunan peraturan daerah segera dilakukan.

"ERP kita tetap progres, draf perda segera disusun," kata Sigit, saat dihubungi merdeka.com, Kamis (15/8).

Menurutnya, rencana kebijakan ERP tidak dilupakan begitu saja. Apalagi sudah pernah dilakukan uji coba sebelumnya.

Sebenarnya, kata Sigit, dalam diktum Ingub 66 Tahun 2019 tentang peningkatan kualitas udara juga menyinggung soal congestion pricing atau harga kemacetan yang tak jauh beda dengan konsep ERP pada dasarnya.

"Karena sudah ditambahkan, maka kita akan selesaikan perdanya sebagai regulasi regulasi hukum. Nah soal perluasan ganjil genap inikan kebijakan mendesak sambil menunggu regulasi congestion pricing selesai," beber Sigit.

Sigit menambahkan, pada prinsipnya pemerintah ingin mendorong masyarakat menggunakan kendaraan umum. Sehingga jika dibandingkan kebijakan ganjil genap atau ERP untuk mengurangi volume kendaraan, dia menilai sama pentingnya.

"Kita sebetulnya dorong masyarakat gunakan angkutan umum. Sebab kalau bicara kebutuhan lalu litas itu enggak cuma ganjil genap atau ERP, ada pengendalian tarif parkir, manajemen kebutuhan lalu lintas yang tujuannya untuk mendorong penggunaan angkutan umumnya," tegas Sigit.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan jika semua hal telah siap, akan disosialisasikan.

"Belum, nanti pasti akan kita sosialisasikan," ucap Anies singkat saat ditemui di Balai Kota, Selasa (13/8).

Pantauan merdeka.com, di kawasan bundaran Senayan, kini tiang ERP sudah tak terlihat lagi. Tiang-tiang yang dulu dilengkapi oleh kamera dan tulisan diberlakukan dari pukul 01.30 hingga 23.00 WIB hingga tarif sudah lenyap.

Berdasarkan informasi yang didapat, tiang tersebut sudah tak ada saat menjelang Asian Games 2018. Saat itu, sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin tengah dirapikan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Sudah lama pak, ya sejak jalan nggak ada jalur cepat dan lambat, pas Asian Games," kata seorang sekuriti yang tak ingin disebut namanya di lokasi, Selasa (13/8).

Dia mengungkapkan, pembongkaran tiang itu diduga dilakukan malam hari. "Kayanya malam ya pak. Sudah lama itu (bongkar ya)," ujarnya.

Baca juga:
Kejagung Sarankan Pemprov DKI Lelang Ulang ERP
BPTJ Sebut Penerapan ERP Bakal Tingkatkan Jumlah Penumpang MRT
Kawasan Ganjil Genap Diperluas, Apakabar Rencana ERP?
Ditargetkan Berlaku Tahun Ini, ERP Bakal Gantikan Sistem Ganjil Genap
BPTJ Desak Pemprov DKI Segera Berlakukan ERP
Penerapan ERP Diyakini Tekan Kemacetan Ibu Kota
Rambu Sudah Terpasang, Namun Penerapan ERP Masih Terus Dikaji

(mdk/lia)

TOPIK TERKAIT