DKI Terapkan PSBB Jumat Mendatang, Komnas HAM Minta Tak Ada Diskriminasi Bantuan

DKI Terapkan PSBB Jumat Mendatang, Komnas HAM Minta Tak Ada Diskriminasi Bantuan
JAKARTA | 9 April 2020 02:00 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Menteri Kesehatan Terawan menyetujui DKI Jakarta untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB mulai Jumat, 10 April mendatang.

Menyikapi hal itu, Komnas HAM meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tidak melakukan diskriminasi. Utamanya dalam pelaksanaan bantuan sosial ekonomi bagi masyarakat yang terdampak.

"Komnas HAM RI sangat mendukung perhatian pemerintah DKI Jakarta atas bantuan sosial ekonomi kepada masyarakat rentan dan terdampak. Untuk itu, penting memastikan prinsip non-diskriminasi dalam pelaksanaan bantuan sosial ekonomi tersebut," kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, Rabu (8/4/2020).

Taufan juga mengatakan, pembatasan, pengaturan penikmatan, dan pengurangan HAM dikenal dalam khasanah HAM, khususnya dalam kondisi darurat. Menjadi pengetahuan umum dan praktek di dunia saat ini diterapkan secara masif himbauan atau kebijakan jaga jarak secara sosial dan fisik sebagai metode penanganan COVID-19.

Menyimak pidato Gubernur DKI Jakarta, khususnya terkait pembatasan kerumunan maksimal lima orang, kata dia penting untuk diperjelas protokol teknisnya, agar memberikan pijakan legalitas aturan, kejelasan pengaturan, konkret dan tidak menimbulkan kontradiksi dengan kebijakan umum jaga jarak sosial dan fisik.

"Pentingnya protokol teknis/kebijakan secara detail agar prosesnya akuntabel, termasuk bagi aparat penegak hukum," tegasnya.

1 dari 1 halaman

Sanksi Pelanggaran PSBB

Komnas HAM juga, lanjut Taufan, mendorong untuk diterapkan sanksi denda dan atau kerja sosial bagi pelanggaran PSBB. Ia mengetahui bahwa pengaturan sanksi dalam UU No 6 Tahun 2018 masih membuka peluang penerapan pemenjaraan.

Komnas HAM RI merekomendasikan kepada Gubernur untuk memilih kebijakan penerapan sanksi berupa denda dan atau kerja sosial. Hal ini dengan alasan utama kondisi kapasitas tahanan dan lembaga pemasyarakatan yang sangat penuh sesak.

"Selain itu, sanksi ini diharapkan menjadi instrumen untuk menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab, bermanfaat,dan mendorong solidaritas antara sesama. Oleh karenanya penting untuk membuat aturan terkait sanksi ini," katanya.

Menurut Taufan, dalam kondisi darurat kesehatan, penegakan hukum dalam kebijakan PSBB tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 6 Tahun 2018, tetapi utamanya adalah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

"Upaya penegakan hukum adalah upaya terakhir, dengan mendahulukan untuk membangun kesadaran masyarakat," katanya.

Dengan adanya penegakan hukum yang terpadu yang melibatkan PPNS, kepolisian, pemerintah daerah, dan dinas kesehatan, kata dia diharapkan terjadi proses dialogis, membangun kesadaran, dan mendorong semua bertanggung jawab atas kesehatan. Adapun penerapan sanksi bersifat ultimum remedium.

Komnas HAM juga mendorong layanan kesehatan di Jakarta semakin baik, termasuk memberikan perhatian dalam pelayanan kesehatan selain masalah COVID-19. Hal ini terkait dengan laporan masyarakat yang kesulitan mengakses pelayanan kesehatan selain COVID-19.

"Komnas HAM RI menegaskan pentingnya untuk terus menerus memberikan informasi dan pelayanan kesehatan bagi semua," harapnya.

Komnas HAM juga melihat bahwa salah satu aspek penting dalam pelaksanaan PSBB adalah perlindungan dukungan bagi petugas di lapangan, khususnya dalam kerangka memutus rantai penyebaran COVID-19. Olehnya Komnas HAM merekomendasikan kebijakan perlindungan dan dukungan bagi kepolisian, PNS, TNI, dan relawan, antara lain menyediakan masker yang standar baik, vitamin atau alat kerja kerja lainnya yang memberikan perlindungan kesehatan bagi petugas di lapangan.

"Penting pula untuk terus menerus mengajak masyarakat untuk sadar menjaga jarak secara fisik dan sosial. Hal ini misalnya mendorong transaksi online termasuk bagi kebutuhan hidup sehari hari, sehingga bagi pekerja online juga tidak berkerumun dan melaksanakan protokol kesehatan," lanjutnya. (mdk/ded)

Baca juga:
Polisi Tunggu Pergub DKI Terkait Sanksi Selama PSBB
Satu Hari Jelang PSBB DKI, Polisi Sebut Volume Kendaraan Menurun
Selama PSBB, Transjakarta Lakukan Perubahan Pola Operasional
PSBB Dimulai Besok, Pemprov DKI Pastikan Stok Pangan Warga Jakarta Aman
Anies Minta Pusat Kaji Kembali Larangan Ojek Tarik Penumpang di Jakarta Saat PSBB
Anies Minta Warga Disiplin PSBB agar Semua Selamat

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami