DPRD DKI Lembur Sabtu-Minggu Demi Kejar Target APBD 2020

JAKARTA | 8 Desember 2019 22:29 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta tampak kejar target dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2020. Seperti halnya Komisi E DPRD yang menggelar rapat bersama Dinas Kesehatan, Minggu (8/12).

"Karena kita kejar tayang, target," kata Ketua Komisi E, Iman Satria di Gedung DPRD DKI Jakarta, Minggu (8/12).

Dia menyebut sebanyak 505 lembar nomenklatur yang harus dibahas Komisi E bersama dinas-dinas terkait. Setelah rapat bersama Dinkes, rencana Komisi E juga akan menggelar rapat bersama Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) dan Biro Pendidikan Mental dan Spiritual.

"Kita harap malam ini bisa selesai sampai Dinas PPAPP, biro Dikmental mungkin besok pagi lah. Seninnya kita bisa bahas di Banggar," ucapnya.

1 dari 2 halaman

Sebelumnya, pada Sabtu (7/12), Komisi E juga menggelar rapat bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Sementara itu, saat rapat Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut, masih ada 16 kelurahan di DKI Jakarta belum memiliki fasilitas Puskesmas yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan pertama.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastusti dalam rapat bersama DPRD DKI Komisi E di Gedung DPRD DKI Jakarta, Minggu (8/12).

"Benar, masih ada 16 kelurahan kita yang belum punya Puskesmas," kata Widyastusti seperti dilansir dari Antara.

2 dari 2 halaman

Widyastuti menyebutkan, masalah lahan menyebabkan tidak tersedianya layanan kesehatan Puskesmas di 16 kelurahan.

"Tanahnya susah pak, biasanya seperti itu," ucap Widyastusti saat menjawab pertanyaan Ketua Komisi E Iman Satria mengenai kendala tidak adanya bangunan puskesmas di 16 kelurahan itu.

Widyastusti menyebutkan, beberapa kelurahan yang tidak memiliki Puskesmas di DKI Jakarta. Di antaranya Kelurahan Kebon Kacang, Gondangdia, Cikini, Senen, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Gambir, Duri Selatan, dan Tanah Sereal.

Reporter: Ika Defianti

Sumber: Liputan6.com (mdk/rnd)

Baca juga:
Anggota TGUPP Anies Jadi Dewas RSUD, Dapat Gaji Double?
Komisi C DPRD DKI Akui Belum Tahu Fungsi Pengadaan Komputer BPRD Bernilai Fantastis
Anggota DPRD DKI Fraksi PSI dan PDIP Adu Mulut di Rapat Komisi C
Anggaran Komputer Ratusan Miliar Rupiah, BPRD DKI Tiru Kemenkeu
Fraksi PSI DPRD DKI Pertanyakan Anggaran 1 Unit Komputer Lengkap Rp 128,9 M oleh BPRD
Dinilai Bebani APBD, Golkar-PDIP Minta TGUPP Pakai Dana Operasional Gubernur Anies

TOPIK TERKAIT

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.