DPRD DKI Minta Anggaran Formula E Digunakan untuk Biayai PPDB yang Tak Lolos Zonasi

DPRD DKI Minta Anggaran Formula E Digunakan untuk Biayai PPDB yang Tak Lolos Zonasi
JAKARTA | 7 Juli 2020 09:38 Reporter : Yunita Amalia

Merdeka.com - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Basri Baco mendesak Dinas Pendidikan segera menindaklanjuti para peserta didik baru yang tidak lolos seleksi jalur zonasi. Menurut Basri, membiayai para peserta didik di sekolah swasta menjadi tuntutan utama DPRD.

Politikus Partai Golkar itu menuturkan, tidak tertampungnya peserta didik untuk sekolah negeri acap kali menjadi masalah rutin. Ketersediaan sekolah dengan calon peserta didik disebutnya sangat timpang.

"Dari 5 tahun lalu tidak pernah ada sekolah baru, SD, SMP mau pun SMA jadi bagaimana mau tertampung? Dari kejadian ini malah wajib Pemda bertanggung jawab terhadap korban PPDB untuk membiayai para siswa yang terpaksa masuk sekolah swasta," kata Basri, Selasa (7/7).

Ia menganggap Dinas Pendidikan memiliki anggaran cukup untuk mengakomodir peserta didik yang terpaksa masuk ke sekolah swasta. Andai tidak memiliki anggaran, dia meminta anggaran Formula E diperuntukan sebagai biaya akomodasi.

"Banyak dana yang bisa dipakai. Batalkan E Formula," tukasnya.

Nantinya, kewajiban Pemprov untuk membiayai peserta didik di sekolah swasta hingga lulus. Sementara pemilihan sekolah swasta bisa dipilih oleh Pemprov ataupun peserta didik, dengan catatan jarak sekolah tidak jauh dari tempat tinggal.

"Ditentukan juga boleh, siswa pilih juga boleh yang penting dekat dengan rumah," tandasnya.

Senada dengan Basri, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menuntut Dinas Pendidikan mengakomodir solusi administrasi dan keuangan bagi calon peserta didik yang tereliminasi dari PPDB jalur zonasi. Satu bentuk solusi konkret menurut Zita adalah menunjuk sekolah swasta menjadi rekanan Pemprov DKI.

"Sesuai janji Dinas Pendidikan di rapat Komisi E 2 minggu lalu Dinas Pendidikan janji mau kasih solusi administrasi ataupun keuangan anak yang tidak mampu dan tertolak di PPDB terpaksa nih harus masuk ke swasta," ujar Zita, Senin (6/7).

Nantinya, bagi para ribuan peserta didik baru yang tidak lolos seleksi jalur zonasi dan terpaksa masuk ke sekolah swasta seluruh biaya digratiskan layaknya sekolah negeri. Tidak ada iuran bulanan, tidak ada uang pangkal, tidak ada uang bangunan.

Menurut Zita langkah tersebut bisa saja terjadi mengingat anggaran Pemprov DKI cukup besar. Kendati di situasi pandemi Covid-19 keuangan DKI morat-marit, Zita menuturkan Dinas Pendidikan bisa menggunakan Biaya Tak Terduga (BTT) untuk mengakomodir ribuan calon peserta didik yang tidak lolos jalur zonasi.

"Saya rasa itu bisa, anggaran kita kan gede ada biaya emergency BTT. Covid bisa di-BTT kenapa buat pendidikan enggak bisa BTT? Jadi bisa dari dana BTT," tukasnya.

"Dibiayain kan bisa. Tunjuk saja beberapa sekolah swasta menampung, dibayar sama pemerintah kan enggak berat," sambungnya.

Edy, warga yang tinggal di RW 13, Kelurahan Utan Kayu Selatan, mengaku sekolah negeri untuk jenjang SMP dan SMA, di RW tempat ia tinggal tidaklah banyak. Beda halnya jika zonasi berdasarkan kelurahan.

Edy mengaku keluarganya yang hendak masuk jenjang SMP sesuai zonasi RW tidak masuk karena sudah melebihi kuota sekolah..

"Kalau untuk wilayah kelurahan, SMP dan SMA banyak, tapi untuk RW susah. Cucu saya saja tidak lolos masuk SMP 97," kata Edy kepada merdeka.com.

"Yang daftar banyak, dan kuotanya juga terbatas," sambungnya.

Saat ini, Edy belum memiliki sekolah alternatif saat sang cucu tereliminasi dari jalur zonasi bina RW.

"Belum tahu saat ini," ujar singkatnya.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sonny Juhersoni mengatakan untuk jumlah data pendaftar di jalur zonasi bina RW masih dalam tahap rekap. Sekaligus masih menunggu para pendaftar melapor diri yang ditutup pada 6 Juli pukul 16.00 WIB.

"Info dari Pustadikom data masih berproses," kata Sonny. (mdk/ded)

Baca juga:
PPDB 2020, Kadisdik Jabar Tegaskan Tak Pernah Terbitkan Surat Rekomendasi Siswa
Kapasitas Sekolah Negeri Terbatas, Sekda DKI Ingatkan Masih Ada Swasta
Ini Penjelasan Kemendagri Terkait Permasalahan PPDB DKI
Kemendagri, Kemendikbud dan Pemprov DKI Sudah Temukan Titik Temu Soal PPDB
Pemprov DKI Bakal Revisi Juknis PPDB Terkait Jalur Zonasi di Jakarta

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami