DPRD Sebut Pemprov DKI Terlambat Antisipasi Kerumunan di Pasar Tanah Abang

DPRD Sebut Pemprov DKI Terlambat Antisipasi Kerumunan di Pasar Tanah Abang
Warga Padati Pasar Tanah Abang. ©2021 Liputan6.com/Johan Tallo
JAKARTA | 2 Mei 2021 15:55 Reporter : Rifa Yusya Adilah

Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta, Syarif, sangat menyayangkan kerumunan yang terjadi di Pasar Tanah Abang. Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta seharusnya sudah menyosialisasikan pembatasan kunjungan ke pasar itu sejak jauh hari.

"Kalau sekarang, masyarakat sudah sulit untuk dicegah. Sejak 2-3 bulan lalu saya sebenarnya sudah wanti-wanti untuk mencegah keramaian di Tanah Abang ini, Pemprov DKI harus melibatkan informal leader/ tokoh masyarakat dari komunitas setempat," kata Syarif saat dihubungi merdeka.com, Minggu (2/5).

Menurutnya, sebelum membuka kembali Pasar Tanah Abang, Pemprov DKI dan pengelola pasar harus betul-betul memastikan pelaksanaan protokol kesehatan. Agar pelaksanaan itu bisa berjalan sesuai rencana, maka sosialisasi sangat penting, termasuk terkait pengawasannya.

"Harusnya sebelum membludak tuh di-briefing dulu. Dari pihak manajemen Pasar, security internal dan eksternal, Satpol PP, Polisi, Satgas Covid setempatnya," kata Sekretaris Komisi D yang membidangi pembangunan itu.

Dia mengakui Pemprov DKI Jakarta/ Satpol PP DKI terlambat jika baru membatasi jumlah pengunjung pada hari ini. Politisi Partai Gerindra ini merasa pesimistis terhadap pengawasan yang dilakukan Satpol PP DKI sia-sia karena pengunjung sudah terlanjur membludak dalam 2 hari ini.

"Kalau harus dijagai sama petugas dengan pengunjung sebanyak itu kan tidak mungkin. Pengawasannya sulit," katanya.

"Saya tidak pernah tahu di Tanah Abang ada koordinasi soal ini. Kalau baru sekarang, sudah telat, kebiasaan buruk kita kalau sudah kejadian baru dirapatkan," imbuhnya.

Syarif kemudian menyarankan agar jumlah pedagang yang berjualan dibatasi setiap harinya. Lalu setelah itu, langkah yang harus dilakukan yakni menyosialisasikan pembatasan jumlah pedagang yang berjualan itu melalui media sosial atau secara langsung. Harapannya, masyarakat pun tidak beramai-ramai berbelanja di Tanah Abang.

"Harusnya jumlah pedagangnya juga dibatasi 50 persen saja, kalau dibatasi pedagangnya, saya pikir masyarakat juga tidak berdatangan," sarannya.

"Kalau sudah terlanjur datang dan disuruh bubar itu susah," ungkapnya.

Selain itu, dia juga melihat adanya pemahaman yang salah dari masyarakat terhadap manfaat vaksinasi. Menurutnya masyarakat beranggapan bahwa jika pedagang Tanah Abang sudah divaksin, maka para pengunjung tidak akan tertular Covid-19.

"Ada disinformasi, edukasinya kurang soal manfaat vaksin. Seharusnya disampaikan berkali-kali bahwa para pengunjung punya risiko tertular karena belum divaksin," jelasnya.

Sebagai informasi, video padatnya pengunjung Tanah Abang pada 1 Mei 2021 kemarin viral di media sosial. Banyak masyarakat yang khawatir Indonesia juga akan mengalami gelombang kedua Covid-19 seperti India. Saat ini Kasatpol PP DKI Jakarta bersama jajarannya sedang merapatkan terkait pengawasan Tanag Abang ini.

Dalam video yang diunggah @SatpoPP_DKI siang ini, terlihat tim Satpol PP terus mengimbau pengunjung untuk berjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Namun kenyataannya imbauan itu tidak dihiraukan sama sekali karena padatnya jumlah pengunjung. (mdk/yan)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami