DPRD Usul Pemprov DKI Beri Bantuan Pangan Ketimbang Uang Buat Warga Terdampak Corona

DPRD Usul Pemprov DKI Beri Bantuan Pangan Ketimbang Uang Buat Warga Terdampak Corona
JAKARTA | 1 April 2020 18:59 Reporter : Yunita Amalia

Merdeka.com - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, mengusulkan agar pemerintah provinsi menyalurkan bantuan pangan ketimbang uang tunai kepada warga terdampak Covid-19. Di samping penyalurannya berpotensi tidak tepat, bantuan pangan tetap menjalankan roda perekonomian.

Dengan bantuan berupa pangan, pemerintah provinsi bisa bekerja sama dengan perusahaan operator ojek online untuk mengantarkan bantuan tersebut kepada warga. Sehingga pergerakan ekonomi tetap ada seiring dengan langkah Pemprov melayani belanja masyarakat menggunakan jasa ojek online.

"Mereka itu rata-rata pendapatannya Rp 4,2-4,9 juta kalau rata-rata penghasilannya Rp 160 ribu. Kalau mereka berperan untuk mendistribusikan itu dari rumah ke rumah tentunya harus dikoordinasikan dengan baik dengan pihak yang terkait, sesuai dengan keinginan Pak Gubernur kan akan menggandeng ojol juga untuk itu," terang Mujiyono, Rabu (1/2).

Namun bila melibatkan ojek online, harus ada aturan tegas agar mereka konsisten menerapkan protokol pencegahan virus Corona.

"Harus menjadi pertimbangan ojol ini kalau tidak disiplin mungkin kan malah menjadi pembawa atau carrier, mendisiplinkan satu juta orang enggak mudah. Jadi bahan baku diambil di mana harus ada protokol Corona. Cuci tangan, pakai masker, pakai sarung tangan, dan seterusnya dan waktu nganterin sampai di rumah-rumah warga tentunya kesulitan juga," jelasnya.

Dia kemudian mempertanyakan juga mengenai anggaran untuk bantuan terhadap warga terdampak. Perlu ada kajian mendalam untuk langkah tersebut.

"Yang terkendala kondisi APBD kita seperti apa. Itu yang memprihatinkan karena sampai dengan hari ini Rp 10,1 T PAD masuk, lebih kurang 10 persen sekian. Terus, SAL kita berapa realnya."

"Ini intinya adalah program-program yang duitnya sudah ada, yang SPD-nya sudah cair, mesti dicairkan, nah ini mesti dibatalkan, dialihkan ke penanggulangan Covid-19," ujarnya. (mdk/lia)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami