Ini Aturan Memperbolehkan PKL Dagang di Trotoar Jakarta

Ini Aturan Memperbolehkan PKL Dagang di Trotoar Jakarta
pedagang kaki lima. ©2017 merdeka.com/arie basuki
JAKARTA | 13 November 2018 12:51 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan DKI Jakarta Adi Ariantara mengatakan, pedagang kaki lima (PKL) Jakarta bisa menduduki trotoar untuk sementara waktu di lokasi yang ditetapkan pemprov. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

"Trotoar daerah lain gini, kita ada Pergub Nomor 10 Tahun 2015 yang mengatur bahwa bisa digunakan sementara dengan catatan ada hasil kajian," ujar Adi saat dihubungi, Selasa (13/11/2018).

Adi menyampaikan, kajian yang dimaksud apabila trotoar yang digunakan berjualan sebagai lokasi sementara (loksem) PKL.

"Ada namanya lokasi sementara, itu diatur di Pergub 10. Jadi itu bisa, asal ada permintaan dari lurah, dari camat, kepada wali kota. Nanti wali kota mengkaji, kemudian dia menetapkan itu di wilayah," kata Adi.

Adapun tahapan pembuatan loksem adalah pihak kelurahan atau kecamatan mengajukan trotoar atau lokasi lainnya menjadi loksem kepada wali kota/bupati di wilayah masing-masing.

Setelah itu, wali kota atau bupati dan jajarannya akan melakukan kajian untuk kemudian ditetapkan lokasi tersebut sebagai loksem.

Sementara itu, pada Pasal 8 Pergub Nomor 10 Tahun 2015 merinci soal penetapan lokasi PKL. Namun, pasal itu tidak menjelaskan spesifik soal trotoar.

Berikut bunyi Pasal 8 pergub tersebut:
(1) Walikota/Bupati atas nama Gubernur menetapkan lokasi sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL berdasarkan rekomendasi dari Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi serta Kepala Dinas KUMKM.

(2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan, dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi PKL yang direkomendasikan oleh dan ditetapkan oleh Walikota/Bupati.

(4) Lokasi PKL yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyebut kini banyak PKL yang kembali menduduki trotoar di sejumlah wilayah di Jakarta, salah satunya yang menjadi sorotan adalah trotoar Tanah Abang. (mdk/lia)

Baca juga:
Pembangunan Skybridge Tanah Abang molor, PKL kembali bebas berjualan
PKL Pasar Enjo enggan pindah ke tempat relokasi
Potret trotoar Jatinegara yang dikuasai PKL dan parkir liar
Satpol PP tertibkan PKL di Jalan Raya Bogor daerah Cimanggis
Pemkot Solo bakal tarik pajak dari warung makan pinggir jalan
PKL Tanah Abang ber-KTP DKI akan dipindah ke skybridge
Diduga karena banyak PKL, penyewa di Sumsel Expo merugi

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami