Kelanjutan ERP, Anies Baswedan Ingin Gunakan Teknologi Terbaru

JAKARTA | 15 Agustus 2019 18:02 Reporter : Hari Ariyanti

Merdeka.com - Sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) telah lama diwacanakan Pemprov DKI Jakarta sebagai salah satu cara mengatasi kemacetan. Sampai saat ini belum ada kepastian kapan ERP akan dilaksanakan. Belakangan Pemprov DKI Jakarta malah memutuskan memperluas pemberlakuan ganjil genap untuk mengatasi kemacetan.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyampaikan setelah berkonsultasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), Pemprov DKI disarankan melakukan tender ulang proyek tersebut. Saat ini Pemprov menjalin kerjasama dengan Dirjen Aplikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menentukan teknologi yang paling tepat untuk proyek tersebut.

"Sekarang kita sedang membahas bersama dengan Kementerian Kominfo, khususnya Dirjen Aplikasi menyangkut penggunaan teknologi yang paling tepat untuk mengatur pajak kemacetan atau ERP. Karena era sekarang maka kita sudah bisa menggunakan aplikasi yang menempel di HP, yang menempel di kendaraan untuk kemudian memberikan yang disebut ERP itu bukan hanya berbasis satu atau dua ruas jalan tapi banyak ruas jalan dan kemudian tentu jauh lebih canggih sekarang," jelasnya di Balai Kota, Kamis (15/8).

Anies mengatakan, jajarannya telah bertemu dengan Dirjen Aplikasi membahas perihal ini. Jika fase pembahasan rampung, pihaknya akan menyampaikan kepada publik bagaimana kelanjutan proyek ini.

Saat pertama kali proyek ini digagas, dulu perkembangan teknologi belum secanggih sekarang. Zaman dulu, masih menggunakan gate yang harus dilewati dan diatur secara manual. Pihaknya tak ingin ERP mengadopsi konsep lama sehingga pihaknya mengajak Dirjen Aplikasi bekerja sama.

"Dulu masih menggunakan gawang, gate untuk dilewati. Sekarang pemanfaatan satelit, pemanfaatan BTS, pemanfaatan teknologi-teknologi baru itu sudah banyak. Nah jangan sampai DKI mengadopsi konsep ERP yang masih menggunakan teknologi yang lama," jelasnya.

Seiring perkembangan teknologi, saat ini aplikasi bisa diunggah di ponsel masing-masing. Dengan aplikasi, rute bisa diketahui dan bahkan pengendara diarahkan secara langsung.

"Ini sebabnya kita bekerja sama dengan Dirjen Aplikasi karena untuk memastikan bahwa teknologi yang nanti akan digunakan untuk ERP di Jakarta adalah teknologi yang terbaru dan memudahkan bagi warga juga. Dan bagi kita juga memudahkan karena nantinya seperti kemarin disampaikan untuk masuk parkir, untuk lolos uji emisi, untuk pembayaran pajak, itu sebagai satu sistem termasuk untuk biaya melewati rute-rute tertentu. Jadi ini dijadikan sebagai satu kesatuan," paparnya.

Anies mengatakan, pihaknya menunggu hasil pembahasan dengan Kementerian Kominfo. Setelah rampung, baru kemudian akan ditentukan apakah Pergub terkait ERP ini perlu direvisi.

"Nanti setelah pembicaraan saja baru kita lakukan langkah. Sekarang sedang dibandingkan teknologi-teknologinya seperti apa. Nanti kemudian dibuat dalam bentuk peraturan baru kemudian kita laksanakan," pungkasnya.

(mdk/bal)