Komisi C DPRD DKI Akui Belum Tahu Fungsi Pengadaan Komputer BPRD Bernilai Fantastis

JAKARTA | 6 Desember 2019 13:00 Reporter : Yunita Amalia

Merdeka.com - Komisi C DPRD DKI Jakarta mengklarifikasi usulan anggaran untuk pengadaan satu unit komputer senilai Rp128,9 miliar di Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD). Usulan ini menjadi polemik saat anggota Komisi C Anthony Winza Prabowo mengkritisi pengadaan unit dengan nilai fantastis.

Andyka, anggota Komisi C fraksi Gerindra mengatakan usulan tersebut belum bersifat final dan tidak etis untuk dipublikasikan. Khawatir menimbulkan opini buruk di masyarakat.

"Kita ada etika hal-hal yang belum bersifat final, belum boleh kita publikasikan," kata Andyka saat menggelar konferensi pers bersama anggota Komisi C lainnya, Jakarta, Jumat (6/12).

Menyinggung pengadaan komputer di BPRD, Andyka menegaskan, masih menunggu hasil rekomendasi teknis dari Dinas Komunikasi dan Informasi DKI Jakarta untuk mengetahui detil fungsi dan kegunaan komputer tersebut.

"Saya tegaskan hingga saat ini kita masih menunggu rekomtek dari Dinas Kominfo," tukasnya.

1 dari 2 halaman

Di waktu yang berbeda, Anthony mengaku heran dengan sikap Komisi C yang mengkritik sikapnya. Politikus PSI itu menegaskan sikapnya tidak menyalahi aturan apa pun karena menyampaikan pertanyaan, kritik, dalam rapat resmi dan dilakukan secara terbuka.

"Jadi, ketika kita buka anggaran di dalam rapat diprotes, buka di luar rapat diprotes, saya jadi bingung, harus buka di mana lagi," ujar Anthony.

Saat Komisi C menggelar konferensi pers, Anthony tak terlihat hadir.

2 dari 2 halaman

Sebelumnya, Usulan anggaran itu dipertanyakan Anthony saat bersama BPRD dalam pembahasan RAPBD.

Dia meminta penjelasan secara detail kepada BPRD mengenai penganggaran satu unit komputer.

"Satu unit itu Rp60 miliar, plus ada tambahan lagi sembilan unit apa saya lihat, itu sekitar Rp60 miliar juga. Jadi total Rp120 miliar, tolong dijelaskan, saya enggak berani nuduh dulu," kata Anthony di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/12).

Dia juga meminta BPRD DKI Jakarta dapat membandingkan dengan perangkat komputer yang digunakan Kementerian Keuangan dalam pengelolaan data pajak.

Selain itu, dia juga meminta penjelasan hasil yang didapatkan dari Pemprov DKI Jakarta setelah pembelian perangkat komputer tersebut. (mdk/fik)

Baca juga:
Anggota DPRD DKI Fraksi PSI dan PDIP Adu Mulut di Rapat Komisi C
Fraksi PSI DPRD DKI Pertanyakan Anggaran 1 Unit Komputer Lengkap Rp 128,9 M oleh BPRD
Aksi Massa Selamatkan APBD DKI Jakarta
Dinilai Bebani APBD, Golkar-PDIP Minta TGUPP Pakai Dana Operasional Gubernur Anies
Anies Sebut Pendidikan Bukan Soal Rehab Sekolah tapi Kualitas
Terlambat Serahkan RAPBD, Pemprov DKI Ditegur Kemendagri

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.