KPK Tak Tahu Soal Pengadaan Komputer Rp128,9 Miliar di APBD DKI

JAKARTA | 11 Desember 2019 12:20 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Pengadaan komputer untuk Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta senilai Rp128,9 miliar sempat disebut telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun ternyata lembaga antirasuah itu membantah pernah membahas pembangunan komputer pusat data tersebut.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya tidak pernah melakukan koordinasi terkait pengadaan komputer tersebut. Baik dengan pihak Pemprov maupun DPRD DKI.

"Tidak benar. KPK tidak pernah melakukan koordinasi terkait pengadaan tersebut, baik dengan Pemda DKI ataupun DPRD DKI," katanya saat dihubungi, Selasa (11/12).

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra S Andyka mengatakan, perencanaan pusat data ini awalnya ingin dilakukan oleh Bank DKI. Sayangnya rencana yang telah direncanakan 3 tahun silam itu tidak dapat berjalan karena Bank DKI tidak merealisasikannya.

"Sebenarnya alat ini sudah lama, 3 tahun lalu sudah dijanjikan Bank DKI dalam rangka optimalisasi pendapatan pajak. Ternyata Bank DKI enggak merealisasikan itu, akhirnya DPRD meminta supervisi ke KPK untuk pengadaan ini," katanya.

1 dari 1 halaman

Sempat Dianggarkan Tahun 2019

Penganggaran telah sempat dilakukan pada 2019, dengan nilai Rp66,6 miliar. Namun karena belum mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Komunikasi dan Informasi, maka pengadaan satu unit Komputer Mainframe Z14 ZR1 ditangguhkan.

Lalu pada tahun 2020 mendatang, DPRD DKI menganggarkan Rp128,9 miliar untuk membangun sistem pusat data tersebut. Pengadaan ini sebenarnya diinisiasi oleh KPK.

Adapun rincian anggaran Rp128,9 miliar, satu unit Komputer Mainframe Z14 ZR1 seharga Rp66,6 miliar. Kemudian dua unit SAN switch seharga Rp3,49 miliar, enam unit server seharga Rp307,9 juta dan sembilan unit storage untuk mainframe seharga Rp58,5 miliar.

"Harus mendapatkan rekomtek dari Diskominfo. Kita sekarang tunggu. Kita mau tingkatkan anggaran tapi enggak didukung sistem. Ini sudah termasuk maintenance dan pelatihan sudah didalamnya, itu 3 tahun maintenance-nya," jelas Andyka.

Sementara itu, anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP Ima Mahdiah mendukung pengadaan komputer ini. Melalui akun twitternya, dia menyampaikan ada ribuan komponen dalam pengadaan komputer bernilai Rp128,9 miliar itu.

"Setahu saya 128,9 m bukan hanya komputer tapi dibawahnya ada ribuan komponen (termasuk server dll), sudah di supervisi KPK RI dan masuk dalam e-catalog. Untuk memperkuat jaringan Dinas Pajak se DKI Jakarta," tulisnya di akun @imadya.

Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com (mdk/fik)

Baca juga:
Jumlah Anggota TGUPP Dipangkas, Anies Enggan Berdebat
Anies: Semakin Dikritik, Kinerja TGUPP Dirasakan
Kronologi DPRD DKI Anggarkan Rp128,9 Miliar untuk Beli Komputer
Tarik Ulur Fraksi di DPRD DKI Sahkan Anggaran TGUPP
Beda Sikap PDIP dan PSI Terkait Pengadaan Komputer Senilai Rp128,9 Miliar
Penjelasan PDIP Kenapa Anggaran TGUPP Diloloskan Banggar

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.