Luncurkan Fiscal Cadaster, Anies Mau Data Terkait PPB Detail dan Lengkap

JAKARTA | 26 April 2019 11:38 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meluncurkan kegiatan pendataan atau fiscal cadaster objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-2). Ia menekan, program tersebut sangat penting.

"Melalui program ini nanti kita akan memiliki data yang lengkap mengenai PBB dan juga pajak-pajak yang lain," kata Anies, di BPRD Jakarta Pusat, Jumat (26/4).

Anies mengatakan, pajak salah satu alat untuk bisa menghadirkan keadilan di Jakarta. Makanya, diperlukan data atas objek pajak yang lengkap, detail, dan akurat sehingga keputusan yang diambil mendasarkan pada kenyataan di lapangan.

"Kebijakan pajaknya memungkinkan pembiayaan pembangunan berjalan dengan baik yang dibarengi dengan aspek keadilan," ucap dia.

Anies berharap tahun 2019 ini proses fiscal cadaster bisa menjangkau seluruh DKI Jakarta. Dengan adanya data itu, instrumen pajak menjadi pembentuk perilaku.

"Ketika dibuat sebagai alat pembentuk perilaku maka akan merangsang kegiatan perekonomian, kegiatan sosial, kegiatan budaya," ujar dia.

Dalam pelaksanaannya, fiscal cadaster melibatkan 721 orang. Nantinya akan menjadi pengumpul data di seluruh wilayah.

"Sekarang kita mulai di bulan april ini ada 4 kecamatan. kecamatan Tanah Abang, Kebayoran Baru, Cilandak dan Penjaringan," ujar dia.

"Kita ingin nantinya semua wilayah 44 kecamatan bisa tuntas. Jadi kita targetkan bulan Desember bisa semuanya selesai dengan begitu nanti kita punya informasi yang lengkap," tandas dia.

Reporter: Ady Anugrahadi
Sumber: Liputan6.com

Baca juga:
Anies soal sejumlah wilayah Jakarta banjir: Kita Terima Air dari Hulu
Anies Terbitkan Pergub Perluasan Pembebasan PBB Untuk Guru Hingga Mantan Presiden
Anies Harap Semua Pihak Terima Hasil Perhitungan KPU dengan Lapang Dada
Penjelasan Pemprov DKI soal Revisi Pergub Pembebasan PBB-P2 oleh Anies
Anies Baswedan Maklumi DPRD DKI Belum Bisa Pilih Wagub DKI
Anies Baswedan Bagikan Kartu Lansia Jakarta
Anies Klarifikasi Pergub PBB Terkait NJOP di Bawah Rp 1 Miliar

(mdk/lia)