M Taufik Bela Anies Baswedan Soal Pembagian Bansos di DKI

M Taufik Bela Anies Baswedan Soal Pembagian Bansos di DKI
JAKARTA | 8 Mei 2020 10:32 Reporter : Yunita Amalia

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak lagi memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai sekitar 1,1 juta warga menerima bantuan sosial. Akhirnya, dana bansos dicover seluruhnya oleh pemerintah pusat.

Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik, menanggapi pernyataan Sri Mulyani. "Selaku Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, saya membantah keras pernyataan Sri Mulyani tersebut," kata M Taufik dalam rilis yang diterima merdeka.com, Jumat (8/5).

Menurutnya, pernyataan Sri Mulyani soal ketiadaan dana tersebut harus diluruskan. "Untuk pembagian bansos Pemprov DKI sudah menyiapkan anggaran Rp700 miliar," jelasnya.

Menurutnya, Pemerintah Pusat tidak mempersoalkan kesamaan data yang dimiliki DKI dan Kemensos.

"Saya kira itu tidak masalah kalau warga dapat bansos dua kali dari pemerintah pusat dan Pemprov DKI, dalam minggu yang berbeda. Yang salah itu kalau pembagian bansosnya dilakukan berbarengan pada hari yang sama, minggu yang sama juga," katanya.

Untuk diketahui, pada awal masa pandemi Virus Corona, 1,1 juta penduduk ini sebelumnya ditanggung oleh pemprov DKI kemudian diserahkan kepada pemerintah pusat karena kekurangan dana.

"Kami dapat laporan, dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang covering terhadap 1,1 juta," ujar Menteri Sri Mulyani dalam rapat terbuka bersama DPR, Jakarta, Rabu (6/5).

"Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," sambungnya.

Dengan adanya kondisi tersebut, pemerintah melihat kembali cara-cara penyaluran bantuan sosial termasuk penyaluran sembako agar tepat sasaran sesuai dengan identitas yang dimiliki oleh Kementerian Sosial.

"Bantuan sembako ini butuh beberapa dalam pelaksanaannya, apakah bisa tercapai cepat dan tepat, adalah butuh persiapan. Untuk PKH kita ada by name by address. Untuk kartu sembako by name by address menggunakan data terpadu di Kemensos," jelas Menteri Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, untuk bantuan sembako Jabodetabek, banyak berita pekan pertama penyaluran kurang dari 10 persen yang dialokasikan. Namun, data terakhir dari Kemensos, implementasinya mendekati 80 persen.

"Ini berarti sudah makin merata dan kalau benar dari DKI akan dicover pemerintah pusat, harus ada tambahan lagi untuk cover. Dalam situasi ini, Presiden sampaikan, pekan ini sebelum Lebaran, 100 persen sudah deliver," tandasnya. (mdk/lia)

Baca juga:
Anies: Pemprov DKI Siapkan Rp5 triliun untuk Penanganan Covid-19
Evaluasi Penyaluran Bansos, Menko PMK Minta Verifikasi Data Libatkan Pendamping
Anggota DPRD Tangsel Dicurhati Warga Soal Amburadul Data dan Penyaluran Bansos
Penjelasan Anies soal Data Penerima Bansos Kedaluwarsa
Sesuai UU Pemda, Kepala Daerah Bisa Diberhentikan Jika Politisasi Bansos
Wakil Ketua DPRD Minta Pemerintah Pusat Tak Memojokkan DKI soal Anggaran Bansos

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami