MA Batalkan Kebijakan Penutupan Jalan Tanah Abang

JAKARTA | 19 Agustus 2019 18:37 Reporter : Lia Harahap

Merdeka.com - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sebagian gugatan William Aditya Sarana atas kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait alih fungsi jalan sebagai lokasi berjualan pedagang kaki lima. Peraturan itu dinilai bertentangan dengan Undang-undang yang ada.

Dikutip dari website resmi Mahkamah Agung, putusan bernomor 38/ P.PTSVIII/2019/42 P/HUM/2018 telah dibacakan pada 18 Desember lalu.

Dalam putusannya, MA menyebut Pasal 25 ayat 1 pada Perda Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum bertentangan dengan Pasal 127 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, MA juga memerintahkan pihak termohon membayar biaya perkara sebesar Rp1 juta. Kemudian Panitera MA diperintahkan mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Sekretaris Daerah DKI Jakarta untuk dicantumkan dalam berita acara.

William yang juga anggota DPRD DKI periode 2019-2024 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), mengaku lega dengan putusan MA tersebut. Dia mengaku baru menerima salinan putusan tersebut beberapa hari lalu.

William menceritakan, gugatan itu diajukan 5 Juli 2018 lalu, kala berstatus mahasiswa. Dia melihat kebijakan Pemprov DKI menutup jalan untuk pedagang sangat tidak logis.

"Lalu saya cari celah hukumnya ternyata ada di Undang-undang Lalu Lintas Pasal 127 ayat 1," katanya saat berbincang dengan merdeka.com, Senin (19/8).

Dalam undang-undang tersebut, katanya, penutupan jalan mungkin dilakukan untuk empat keadaan, salah satunya kegiatan Kenegaraan. Tidak tercantum diperbolehkan untuk pedagang.

"Itu bertentangan dengan Perda DKI pasal 25 ayat 1. Sehingga gubernur seharusnya tidak boleh menutup jalan untuk pedagang," katanya.

Berkaca pada putusan MA tersebut, dia berharap aturan itu segera dibatalkan. Dia mendorong Pemprov DKI segera melaksanakan putusan MA tersebut.

"Gubernur DKI tidak bisa berlindung lagi di balik pasal itu. Putusan ini justru jadi momentum untuk menertibkan PKL baik di badan jalan maupun trotoar. Makanya saya dorong agar DKI segera melaksanakan putusan ini karena ada kalau tidak ada upaya hukum lain, jangan ditunda," sambungnya.

"Putusan ini juga bisa menjadi preseden jika ada aturan serupa di daerah lain," katanya.

Tetap Kritis Setelah Duduk di DPRD DKI

Ini kali pertama William duduk sebagai anggota dewan. Dia berjanji akan mengkritisi kebijakan yang dianggap bertentangan.

"Saya tetap kritis pada kebijakan Pak Anies. Seperti janji kami sebelumnya, PSI sebagai oposisi konstruktif. Kita akan maksimalkan fungsi saya sebagai legislator untuk awasi kerja Pak Anies," tegas William.

Penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang memang sempat menuai polemik berkepanjangan. Meski mendapat banyak penolakan, kebijakan itu tetap berjalan saat ini.

Baca juga:
Aktivitas di Kawasan Tanah Abang Kembali Normal usai Aksi 22 Mei
Berkah Ramadan Bagi Penjualan Bedug di Tanah Abang
Perang Dingin Gubernur Anies Baswedan vs Ketua DPRD DKI Prasetyo
Sepinya Penampungan PKL di Blok F Pasar Tanah Abang
Ombudsman DKI Sarankan Anies Baswedan Perluas JPM Tanah Abang
Bentrokan PKL & Satpol PP di Tanah Abang, Polisi Buru 3 Pelaku
Ricuh Satpol PP & PKL di Tanah Abang, 1 Tersangka Dijerat, Total 3 Orang

(mdk/lia)