Mengapa TGUPP bentukan Gubernur Anies tak kunjung lengkap?

JAKARTA | 20 Maret 2018 09:10 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga kini belum mengumumkan seluruh Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Dari Lima bidang yang direncanakan, baru tiga bidang yang diumumkan dan diketahui publik.

Ketiga bidang yang sudah diisi adalah bidang pencegahan korupsi, bidang harmonisasi regulasi, dan ketiga bidang percepatan pembangunan. Sedangkan bidang pengelolaan pesisir, bidang ekonomi dan pembangunan belum ada kabar.

Menurut Wagub Sandiaga Uno, belum diumumkan siapa saja anggota TGUPP lantaran saat ini pihaknya masih dalam tahap seleksi. "Kita masih seleksi, masih kita coba bangun talent pool-nya. Kita harapkan ada sebagian juga dari internal yang bergabung dan ada sebagian juga dari non-PNS," kata Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Senin (19/3).

Padahal, anggaran gaji TGUPP sudah diketok akhir 2017 dan sudah masuk pada APBD 2018 sebesar Rp 19,8 miliar. Pengalokasian gaji tersebut terbagi menjadi gaji 12 bulan seorang Ketua TGUPP Rp 51,570 juta setiap bulan, lima orang ketua bidang TGUPP masing-masing Rp 41,220 juta, dan sisanya 67 anggota lainnya dengan honor berbeda berdasarkan tingkatan.

Sementara itu, dari tiga bidang yang sudah diketahui publik, anggota TGUPP itu terbagi menjadi profesional, PNS dan relawan atau tim sukses Anies-Sandi.

Pertama, Anies mengukuhkan TGUPP Bidang Pencegahan Korupsi atau KPK DKI. Tim itu beranggotakan lima orang, di antaranya mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto. Semasa kampanye, Bambang tergabung dalam tim pakar Anies-Sandi. Sedangkan anggota yang lain adalah Nursyahbani Katjasungkana, Oegroseno, Mohammad Yusuf, dan Tatak Ujiyati

Untuk Bidang Harmonisasi Regulasi, Advokat sekaligus pengusaha, Rikrik Rizkiyana ditunjuk sebagai ketua bidang harmonisasi regulasi. Dia diketahui merupakan anggota tim sinkronisasi Anies-Sandi. Sedangkan anggotanya adalah Djohermansyah Djohar (Ahli pemerintahan dan otonomi daerah, Guru Besar IPDN, Dirjen Kemendagri 2010-2014), Fitriani A Syarief (Ahli perundang-undangan dari Fakultas Hukum UI), Mustafa Fakhri (Ahli hukum tata negara Fakultas Hukum UI) dan Aria Suyudi (Ahli hukum perdata dan perdagangan internasional), Sri Rahayu (Kepala Biro Hukum Pemprov DKI 2008-2016).

Juru bicara Anies-Sandi, Naufal Firman Yursak masuk dalam bidang percepatan pembangunan. Selain Naufal, terdapat Kreshna Aditya, Idhan Alfisyahrin Ismail, Haldi Zusrijan Panjaitan, Jago Anggara, dan Muhammad Imam Adli dan Totok Amin mantan deputi rektor di Universitas Paramadina.

Selain nama di atas, terdapat surat undangan beredar yang berisi 21 nama yang sempat dipanggil Ke Balai Kota untuk pengukuhan tim gubernur.

Mereka adalah Achmad Harjadi, Hasan Basri Saleh, Mohammad Hanief Arie Setianto, Amin Subekti, Totok Amin Soefijanto, Achmad Izzul Waro, Her Pramtama, Patrya Pratama, Ade Chandra, ‎Danang Parikesit, Fazlur Rahman Hassan, Herry Dharmawan, ‎Arini Dyah Septiana, ‎Angga Putra Fidrian, ‎Fathiana Queen Genisa, Alam Medina Muhammad, Belathea Chastine Hutauruk, Fransica Yultranennyo Manopo, ‎Ichwan Dwi Saputra, ‎Putri Pandoro dan ‎Moch Hasan.

Beberapa nama tersebut sudah dikenal publik yakni mantan Kepala Bappeda DKI Achmad Harjadi, mantan Asisten Perekonomian DKI Hasan Basri Saleh, pengamat transportasi Achmad Izzul Waro dan Danang Parikesit dan arsitek Her Pramtama.

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com

(mdk/bal)

TOPIK TERKAIT