Mengenal Mantan Kepala Bappeda Era Ahok Yang Ikut Tes Sekjen KPK
Merdeka.com - Tuty Kusumawati menjadi salah satu kandidat perempuan di antara enam orang yang berhak mengikuti tes wawancara sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK. Proses seleksi dengan Pimpinan KPK akan diselenggarakan pada Senin, 7 Januari 2019.
Sejak 2018, Tuty menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta.
Namun, pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sosok Tuty merupakan garda terdepan dalam perencanaan program yang akan dimasukkan ke dalam anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) DKI. Bahkan, dia juga sosok penting dalam proyek reklamasi di Teluk Jakarta, khususnya penyusunan Raperda.
Tak hanya itu, ketika menjadi Kepala Bappeda pun Pemprov DKI Jakarta sempat meraih empat penghargaan terbaik dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Empat penghargaan tersebut antara lain Provinsi dengan Perencanaan Terbaik, Provinsi dengan Perencanaan Inovatif, Tingkat Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) Tertinggi Tahun 2015, dan kategori Tingkat Pencapaian Indikator MDGs Terbanyak pada Tahun 2013-2015.
Sementara itu, juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan saat proses wawancara dengan pimpinan KPK, Panitia Seleksi (Pansel) akan memilih tiga nama kandidat untuk diusulkan kepada Presiden Joko Widodo.
Nantinya, Jokowi akan memilih satu nama sebagai Sekjen KPK definitif.
"Setelah itu, jika terdapat 3 calon yang dipandang memenuhi kualifikasi akan diajukan pada Presiden RI untuk kemudian dipilih satu di antaranya," ujar Febri di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (4/1).
Dia mengatakan, pihaknya meminta masyarakat memberikan informasi serta masukan apabila mengetahui tentang latar belakang Sekjen KPK. Masukan tersebut dapat disampaikan masyarakat melalui email atau surat elektronik pengaduan@kpk.go.id.
"Informasi dari masyarakat dan informasi yang telah kami dapatkan akan dijadikan bahan pertimbangan untuk proses berikutnya," jelas Febri.
Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahok Kritik Pemprov DKI Ingin Hapus NIK Penduduk di Luar Domisili: Fokus Aja Buat Perut Warga Kenyang!
Baca SelengkapnyaAhok bahkan mengomentari kebijakan Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan terkait pergantian nama jalan di ibu kota.
Baca SelengkapnyaMantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengkritik langkah Pemerintah Provinsi Jakarta terkait penonaktifan puluhan ribu NIK KTP
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menyebut, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa kerja.
Baca SelengkapnyaCapres nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku tak terganggu dengan turun gunungnya Basuki Tjahja Purnama alias Ahok untuk mengampanyekan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaSurat pengunduran diri Ahok telah diberikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris agar dikirimkan kepada Menteri BUMN dan ditembuskan ke Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPersoalan di Jakarta menjadi konten perdana yang diunggah Ahok di 2024.
Baca SelengkapnyaAlasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.
Baca Selengkapnya