Pembahasan RAPBD Molor, Pimpinan DPRD DKI Terancam Sanksi Tak Gajian 6 Bulan

JAKARTA | 22 November 2019 16:40 Reporter : Yunita Amalia

Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik tak masalah terkena sanksi tidak mendapat gaji selama enam bulan karena pembahasan APBD DKI tak kunjung selesai. Menurutnya, tidak mendapat gaji bukan pengalaman pertama bagi legislatif DKI.

"Enggak masalah. Dulu kan pernah juga kita, periode lalu kan pernah," kata Taufik, Jakarta, Jumat (22/11).

Melihat realita proses pembahasan, Taufik bersikukuh pembahasan APBD tidak mungkin selesai bulan ini sesuai target, melainkan Desember. Ia bahkan memprediksi rancangan APBD 2020 baru akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri pada pertengahan Desember.

Politisi Gerindra itu menilai batas waktu November bentuk kesempatan durasi untuk Kemendagri memeriksa seluruh APBD Provinsi, Kota, Kabupaten seluruh Indonesia.

1 dari 1 halaman

Alasan Pembahasan Molor

Lagipula, molornya pembahasan APBD 2020 DKI disebut Taufik karena beberapa faktor dan situasi tertentu.

"Ketentuannya 30 (November) tapi kan karena situasional dan berbagai hal, menurut saya yang penting tidak sampai melebihi akhir tahun," tukasnya.

Ia enggan berpolemik mengenai ambang batas waktu penyelesaian pengesahan rancangan APBD 2020 DKI Jakarta. Sembari pembahasan berjalan, ia menegaskan pembahasan di Badan Anggaran akan dilaksanakan pekan depan.

"Minggu depan sudah Banggar," tandasnya. (mdk/bal)

Baca juga:
Ini Penyebab APBD DKI 2020 Defisit Rp10 Triliun
DPRD DKI Targetkan Pembahasan APBD 2020 Selesai Desember
APBD 2020 Defisit, Sekda Sebut Pemprov DKI Harus Pilah Pilih Program Prioritas
Anies Dinilai Lebih Mahir Menata Kata Dibanding Kota
Pembahasan KUA-PPAS Molor, DPRD DKI Bersurat ke Kemendagri
VIDEO: Sekda DKI Sebut Anggaran Pemprov Tahun 2019 Sedang Tidak Sehat