Pembelaan Anies-Sandi saat dicibir soal gagasan DP rumah nol rupiah

Merdeka.com - Saat debat publik beberapa waktu lalu, Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan mengajukan program rumah dengan Down Payment (uang muka) rumah nol persen bagi warga Jakarta. Program ini muncul setelah Anies melihat banyak warga ekonomi menengah ke bawah keberatan membayar DP rumah. Selama ini DP rumah selalu besar dan memberatkan warga. Program tersebut nantinya akan difasilitasi Bank DKI.

"Kalau untuk bank, tentu Bank DKI. Karena satu, Bank DKI jadi punya usaha lebih banyak dan yang kedua warga juga lebih diuntungkan karena bisa dapat rumah. Jadi begini, Anda bangun rumah sendiri dengan mengajukan KPR ke bank. Nanti bank akan memberikan kredit tanpa DP," kata Anies.

Anies menjelaskan, persyaratan mengikuti program ini adalah warga harus menabung di bank pemberi kredit selama enam bulan dengan nilai 10 persen dari harga rumah. "Dengan cara begitu, maka akan cukup dihitung sebagai pengganti DP. Uang tersebut digunakan sebagai pengganti DP," jelas Anies.

Namun program ini langsung dinilai tidak masuk akal. Bahkan sampai Bank Indonesia dan pengusaha properti ikut angkat bicara. BI menilai program ini menyalahi aturan Kredit Pemilikan rumah (KPR). Dalam PBI Nomor 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value untuk kredit properti, uang muka yang harus dibayarkan dari jenis rumah yang diakusisi, minimal 15 persen. Tak ayal, Anies-Sandi pun jadi bulan-bulanan dan dibully di media sosial karena program yang dianggap tak masuk akal.

Anies-Sandi membela diri. Anies meralat bahwa konsep mereka yakni mencicil rumah dengan uang muka nol Rupiah. Dia justru menyalahkan mereka yang mengartikan program tersebut dengan DP 0 persen.

"Bukan nol persen, tapi DP-nya nol Rupiah. Makanya, itu si debitur harus mengumpulkan dana sekitar enam bulan untuk DP tersebut," kata Anies di Jakarta, Jumat (17/2) malam.

Anies juga ngotot program ini tidak akan menyalahi aturan yang ditetapkan Bank Indonesia. "Tidak menyalahi aturan, jika itu termasuk dalam program pemerintah daerah," tegas Anies.

Anies merasa idenya membantu warga Jakarta untuk memiliki rumah dipermasalahkan. Padahal rencana programnya itu merupakan upaya untuk memberikan keadilan bagi warga Jakarta. Anies tidak rela melihat warga Jakarta terkesan hanya boleh menyewa rumah. Karena itu Anies mengaku akan melakukan berbagai upaya demi bisa memberikan hunian kepada warga Jakarta. Termasuk mengubah aturan yang ada demi mewujudkan hunian untuk warga Jakarta. Dia berdalih, ini dilakukan demi keadilan seluruh warga ibu kota.

"Aturannya kita ubah, yang enggak boleh diubah itu Alquran, yang lainnya bisa diubah. UUD enggak bisa diubah tapi yang lainnya bisa diubah syaratnya berpihak kepada rakyat kecil yang tiada hari ini keberpihakan kalau menghadapi rakyat kecil digusur tanpa melihat aturan," jelas Anies saat ditemui di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (24/2).

Anies menjelaskan program tersebut bukan merupakan penyediaan rumah secara fisik. Melainkan pengaturan pembiayaan dalam memiliki hunian bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Misalnya Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) dan Kredit Pembiayaan Apartemen (KPA).

"Ini bukan rumahnya tapi pembiayaannya, bisa macam-macam dalam bentuk akte rumah tapak ataupun rumah susun. Jadi jangan sampai diasosiasikan sebagai program buat rumah, tidak kami tidak buat rumah tapi pembiayaan. Nanti itu ada KPA, KPR dan lain-lain," pembelaan Anies.

Anies menegaskan, programnya ini justru terobosan baru bila terpilih menjadi pemimpin Jakarta. Dia yakin dengan program ini, warga Jakarta bisa sejahtera dan memiliki rumah. Dia melihat ada ketidakadilan, sebab pembelian sepeda motor dan mobil bisa dimudahkan tetapi rumah tidak bisa. Menurutnya, gubernur harus bisa memberikan solusi untuk warganya. Salah satu permasalahannya adalah ketersediaan hunian untuk warga Jakarta. Sebab saat ini banyak warga Jakarta yang tinggal di Jakarta dengan menyewa.

"Kenyataan di lapangan banyak warga Indonesia tidak hanya warga Jakarta kesulitan memiliki rumah karena mekanisme pembiayaannya. Itu ada aturannya. Jadi kami malah akan mensiapkan perangkat aturannya supaya memungkinkan," kata Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengaku tidak main-main dengan program kredit rumah DP nol rupiah. Bahkan dia memiliki opini berlandaskan hukum (legal opinion). "Ada legal opinionnya. Ini serius bukan main-main. Jangan panik kalau lawan ada terobosan, tawarkan yang lebih baik. Masa cuma ngebully bisanya, tawarin dong yang lebih baik," ujar Anies sambil menunjukkan sebuah berkas di tangan kanannya saat ditemui di Posko Pemenangan Anies-Sandi Jalan Cicurug No 6, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/2).

Dia mengklaim programnya disambut baik pihak perbankan swasta. BCA disebut sudah bersedia dan siap mendukung. Program ini juga sudah berhasil dijalankan di negara lain. "Kami justru akan membela rakyat supaya punya rumah, kami akan mencari cara dan Alhamdulillah sudah ada caranya. Nanti, kita akan buat aturannya, nanti levelnya mungkin Pergub atau Perda supaya bisa dieksekusi," kata Anies.

Tak hanya Anies, Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Sandiaga Uno ikut membela diri saat programnya dicibir banyak pihak. Dia heran banyak yang mencibir padahal gagasannya tersebut bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat kalangan bawah.

"Jakarta itu bukan hanya milik yang punya duit. Orang yang gak punya duit gak boleh punya rumah, kita bikin program DP 0 persen dimarah-marahin, padahal itu suatu keberpihakan dari kami untuk memberikan kenaikan kelas dari warga Jakarta," kata Sandiaga di Kompleks Puri Asri, Jalan Duren Tiga Selatan, Sabtu (25/2).

Sandiaga menjanjikan hunian tersebut bakal berada di lokasi yang strategis dan terintegrasi dengan transportasi dan pasar. Politisi Partai Gerindra ini optimis programnya bisa diimplementasikan. Apalagi banyak aset Pemda yang bisa disulap menjadi hunian terjangkau. Apalagi untuk diintegrasikan dengan pusat ekonomi yang nantinya bisa disandingkan dengan program OK OCE. Namun Sandiaga enggan membeberkan lokasi yang dimaksud. Dia hanya mengatakan lokasinya masih di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"Tanahnya itu merupakan tanah yang ada dalam lingkungan Pemprov DKI tapi belum bisa kita sebutkan karena itu bisa memunculkan spekulasi daripada kesimpulan tanah," jelasnya.

Sandiaga memastikan program penyediaan hunian ini tak hanya asal bicara tanpa pemikiran matang. Sebab saat ini pihaknya telah memiliki pendapat yang berlandaskan hukum (legal opinion) dari rencana program tersebut. Dia menambahkan dalam waktu dekat akan ada penjelasannya secara rinci terkait rancangan programnya. Sehingga dapat dimengerti dan tak dipandang sebagai upaya membohongi publik.

"Salah satu rekomendasi dari legal opini itu adalah menghadirkan Perda. Perda itu nantinya begitu kita bisa mandat dari warga jakarta agenda pertama prioritas kita adalah mastikan Perda tersebut hadir untuk bisa menjadi payung program ini," ungkap Sandiaga.