Pemprov DKI Batalkan Penunjukan Donny Saragih Sebagai Dirut Transjakarta

JAKARTA | 27 Januari 2020 14:36 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta membatalkan penunjukan Donny Andy Saragih sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Donny tercatat terpilih sebagai Dirut Transjakarta sejak, Kamis, 23 Januari 2020.

Kepala Badan Pembinaan BUMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Faisal Syafruddin menyatakan pembatalan itu sudah berdasarkan mekanisme keputusan para pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Transjakarta.

"Pembatalan ini dilakukan karena Donny Saragih, yang selama ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (2017-2022), terbukti telah menyatakan hal yang tidak benar untuk kepentingannya dalam mengikuti proses seleksi sebagai direksi BUMD," kata Faisal dalam keterangan pers, Senin (27/1).

Dia menjelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Peraturan Gubernur Nomor 5 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Direksi, setiap calon harus mengikuti uji Kompetensi dan Keahlian.

Akan tetapi, kata Faisal, surat pernyataan Donny tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

"Namun pernyataan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan bahwa tidak pernah dihukum (butir 2 Surat Pernyataan) ternyata tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya," ucapnya.

1 dari 1 halaman

Plt Dirut

Karena hal itu, Faisal menyatakan untuk mengisi kekosongan Dirut PT Transjakarta digantikan oleh Direktur Teknik dan Fasilitas PT Transjakarta Yoga Adiwinarto.

"Mengangkat saudara Yoga Adiwinarto sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Transjakarta," jelasnya.

Sebelumnya, Dirut baru Transjakarta Donny Andi S Saragih tengah menjalani pidana kasus penipuan. Karena kasus ini, Ombudsman meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melakukan peninjauan ulang posisi Donny tersebut.

Anggota Ombudsman DKI Jakarta, Teguh P Nugroho menjelaskan, awalnya mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan Pemprov DKI. Ombudsman telah melakukan pelacakan awal atas laporan tersebut.

"Ada laporan ke kami, dari masyarakat apakah boleh seorang terpidana menjabat BUMD di lingkungan pemprov. Dari data itu, kami lakukan tracking, kami dapatkan info dan data terkait yang bersangkutan, sebetulnya terpidana penipuan," jelas Teguh saat dihubungi merdeka.com, Senin (27/1).

Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com

(mdk/eko)

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.