PKS Kritik Surat Mundur Riza Patria dari DPR, Anggap Tak Sah Jadi Cawagub

PKS Kritik Surat Mundur Riza Patria dari DPR, Anggap Tak Sah Jadi Cawagub
Ahmad Riza Patria. ©2015 Merdeka.com
JAKARTA | 25 Maret 2020 09:23 Reporter : Yunita Amalia

Merdeka.com - Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta masih mempertanyakan syarat lolos Ahmad Riza Patria sebagai calon Wakil Gubernur DKI. PKS mempersoalkan surat keputusan pengunduran diri Riza dari anggota DPR untuk mengikuti pemilihan Wagub.

Anggota DPRD Fraksi PKS, Dani Anwar, mengatakan surat pengunduran diri yang diserahkan Riza ke panitia pemilihan (Panlih) Wagub adalah surat pengunduran diri yang ditandatangani oleh pimpinan DPR. Padahal, menurut Dani, harus ada keputusan dari Presiden mengenai surat pengunduran Riza.

"Dalam aturannya seharusnya, surat pengunduran diri itu kan diajukan yang bersangkutan ke DPP partainya, lalu DPP partai yang bersangkutan mengirim surat Ke Depdagri, lalu Depdagri berkirim surat ke Presiden RI. Yang ada sekarang surat keputusan dari Wakil Ketua DPR RI yang menerbitkan surat keputusan pengunduran diri yang bersangkutan," ujar Dani kepada merdeka.com, Rabu (25/3).

Tanpa adanya surat dari Presiden, PKS menganggap keikutsertaan Riza sebagai calon Wakil Gubernur tidak sah.

Pengunduran diri cawagub dari institusi asalnya sudah diatur dalam tata tertib DPRD DKI yang tertuang dalam Pasal 44 ayat 1 huruf q Peraturan DPRD DKI tentang Tata Tertib DPRD DKI. Bunyi pasal itu adalah "Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPRD, anggota DPD, dan anggota DPR sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan".

"Menurut kami ini tidak sah karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Coba tengok dan pelajari kembali tentang mekanisme keputusan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI," ujar Dani mengkritik.

Tidak hanya itu, Dani juga menilai sikap DPRD yang ngotot menggelar pemilihan Wagub DKI adalah sikap kontradiktif dari seruan Presiden dan gubernur DKI untuk tidak melakukan kegiatan yang sifatnya berkerumun.

"Di tengah gencarnya Presiden dan Gubernur DKI meminta semua orang untuk tinggal di rumah, ini DPRD malah mengumpulkan orang, harusnya kan DPRD bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat di Jakarta," kata Dani.

PKS, kata Dani, tidak dalam posisi setuju ataupun tidak pemilihan Wagub DKI dilakukan pekan ini. Hanya saja, pelaksanaan ini menurut Andi malah menimbulkan pertanyaan.

"Ini proses demokrasi, hanya kami heran saja kenapa ngotot bener," tegas dia.

Baca Selanjutnya: Diketahui DPRD DKI Jakarta bersikukuh...

Halaman

(mdk/lia)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami