Proyek di Ancol, Reklamasi atau Perluasan Lahan?

Proyek di Ancol, Reklamasi atau Perluasan Lahan?
JAKARTA | 10 Juli 2020 09:48 Reporter : Supriatin

Merdeka.com - Reklamasi Ancol menjadi sorotan publik. Bukan karena reklamasi akan menyasar kawasan seluas 155 hektare seperti tertera dalam SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 237 Tahun 2020, melainkan istilah reklamasi itu sendiri.

Istilah reklamasi menjadi bahan perdebatan dalam rapat kerja Komisi B DPRD DKI dengan Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Teuku Sahir Syahali pada Rabu, 8 Juli 2020 lalu.

Dalam rapat tersebut, salah satu anggota Komisi B, Gilbert Simanjuntak berpandangan perluasan daratan dengan penambahan tanah kerukan tetap disebut reklamasi. Sementara, anggota Komisi B lainnya, Hasan Basri Umar dari Fraksi NasDem menilai, perluasan daratan tidak perlu diasumsikan sebagai reklamasi karena akan menimbulkan polemik.

Seusai rapat, Teuku Sahir Syahali menegaskan, proyek yang sedang berjalan di Ancol bukan reklamasi, tetapi perluasan kawasan daratan. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik juga menyampaikan hal yang sama. Dia menyebut, perluasan kawasan Ancol bukanlah reklamasi seperti di Teluk Jakarta.

Untuk memperjelas penggunaan istilah yang tepat pada proyek pembangunan di Ancol, merdeka.com menghubungi Ahli Bahasa dari Universitas Indonesia (UI), Rahayu Surtiati Hidayat. Rahayu mengatakan, proyek yang tengah dikerjakan di Ancol merupakan reklamasi.

"Menurut saya, 'memperluas daratan' dengan cara menguruk adalah tujuan dari reklamasi. Memang biasa dalam bahasa politik, digunakan ungkapan yang diperhalus. Misal, harga bahan bakar minyak atau listrik naik tetapi digunakan harga disesuaikan; bencana kelaparan disebut gizi buruk," jelasnya, Jumat (10/7).

Pernyataan Rahayu ini merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2016. Dalam KBBI disebutkan, makna reklamasi ada tiga.

Pertama, reklamasi dimaknai sebagai bantahan atau sanggahan (dengan nada keras). Kedua, pemanfaatan daerah yang semula tidak berguna untuk memperluas tanah (pertanian) atau tujuan lain, misalnya dengan cara menguruk daerah rawa-rawa. Ketiga, pengurukan (tanah).

"Tetapi yang sesuai dengan konteks rencana Pemprov DKI, arti kedua dan ketiga yang relevan," ucap Rahayu.

Baca Selanjutnya: Anies Baswedan Terbitkan Izin Reklamasi...

Halaman

(mdk/lia)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami