PSI Tuding Anies Tidak Jujur Soal Izin Reklamasi Ancol

PSI Tuding Anies Tidak Jujur Soal Izin Reklamasi Ancol
JAKARTA | 13 Juli 2020 13:02 Reporter : Yunita Amalia

Merdeka.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menilai Gubernur Anies Baswedan tidak jujur terkait penerbitan izin reklamasi kawasan Ancol. Mereka menduga ada kejanggalan atas Keputusan Gubernur yang dikeluarkan sebagai dasar hukum reklamasi Ancol.

Anggota Fraksi PSI sekaligus komisi D, Viani Limardi mengatakan, salah satu acuan pelaksanaan reklamasi adalah Peraturan Gubernur (Pergub) 121 tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Di dalam Pergub tersebut, telah diatur mengenai batasan ruang, arah pengembangan kawasan, struktur ruang, dan rencana pola ruang reklamasi. Pergub ini merupakan turunan dari Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.

"Setahu saya, Pergub nomor 121 tahun 2012 itu belum dicabut dan Perda nomor 1 tahun 2012 masih berlaku. Tapi, Pak Anies mengeluarkan Kepgub tanpa menyebut kedua produk hukum tersebut. Dalam tata kelola pemerintahan, ini tidak wajar," kata Viani, Senin (13/7).

Selain itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu dituding bermain diksi saat memberikan izin reklamasi kawasan Ancol. Padahal menurutnya, lokasi reklamasi tersebut adalah Pulau L, yang notabene dihentikan pekerjaannya oleh Anies sendiri dengan alasan hukum.

Sebelumnya, izin prinsip reklamasi Pulau L seluas 481 hektar adalah Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 21 September 2012 No. 1296/-1.794.2.

"Lokasi proyek sama tapi judulnya berbeda. Ini hanya akal-akalan saja untuk menghilangkan kata reklamasi," ujarnya.

Lebih lanjut, PSI menyoroti hilangnya klausul kontribusi tambahan di dalam Kepgub yang ditandatangani Anies.

Di dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) nomor 2485 tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K, telah diatur berbagai macam tambahan kontribusi berupa penyediaan rumah susun, penataan kawasan, meningkatkan dan membangun jalan, membangun infrastruktur pengendalian banjir termasuk pompa dan rumah pompa, waduk, saluran dan pembangunan tanggul Program NCICD.

Sementara itu, di Kepgub yang dikeluarkan Anies, hanya ditulis bahwa kewajiban tambahan akan ditetapkan oleh gubernur.

Baca Selanjutnya: Pertanyakan Kajian Reklamasi Ancol...

Halaman

(mdk/fik)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami