Raperda Penanganan Covid-19, Wagub DKI Harap Atur Sanksi Pidana Pelanggaran PSBB

Raperda Penanganan Covid-19, Wagub DKI Harap Atur Sanksi Pidana Pelanggaran PSBB
JAKARTA | 23 September 2020 15:37 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan usulan Raperda saat pelaksanaan PSBB merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat dalam menanggulangi penyebaran virus corona atau Covid-19. Dia mengharapkan Perda tersebut nantinya dapat lebih komprehensif dalam pelaksanaan kebijakan. Salah satunya sanksi pelanggaran protokol kesehatan.

"Ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bahwa Pergub atau Kepgub tidak bisa mengatur sanksi pidana. Mudah-mudahan melalui Perda ini memungkinkan sehingga aparat hukum dapat menindaklanjuti temuan-temuan yang ada di lapangan," kata Riza dalam keterangan pers, Rabu (23/9/2020).

Dia juga mengatakan Raperda juga akan mengatur terkait peningkatan kesehatan, pemanfaatan teknologi informasi, pemantauan, hingga pemulihan ekonomi di Ibu Kota.

Selain itu, Riza menyebut seiring berjalannya waktu penanganan penyebaran Covid-19, tidak lepas dari upaya pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial.

"Karena itu Pemprov DKI Jakarta memandang perlu untuk segera mengambil satu kesatuan kebijakan yang lebih strategis, terintegrasi, dan terencana dalam rangka penanganan Covid-19," jelasnya.

Baca Selanjutnya: Sebelumnya Ketua DPRD DKI Jakarta...

Halaman

(mdk/ray)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami