Respons Anies Soal Tak Ada Aturan Melarang Wagub Mundur Menjabat Kembali

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, enggan berkomentar terkait tidak adanya larangan bila Sandiaga Uno kembali menjadi wakil Gubernur DKI Jakarta. Dia menyebut semua pihak harus menunggu hasil real count dari KPU.

Anies menyebut saat ini proses pencoblosan telah selesai. Namun, proses dari KPU masih berlangsung hingga diumumkannya pada 22 Mei 2019.

"Jadi kita tunggu sampai keputusan KPU. Kita tunggu dulu baru sesudah dari KPU baru, sesudah itu kita bicara, saya bisa komentar," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (22/4).

Dia mengatakan, untuk wewenang wagub bukanlah di tangan gubernur. Akan tetapi dari partai pengusung, yakni Partai Gerindra dan PKS.

"Jadi gubernur itu tidak di dalam posisi untuk menyatakan ya atau tidak. Karena memang tidak punya wewenang dalam urusan ini," ucapnya.

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik menyebut tidak ada larangan bila Sandiaga Uno kembali menjadi wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Tapi itu sangat tidak etis, sangat tidak etis. Bagaimana dua nama yang sudah diajukan dua partai pengusung kok ditarik," kata Akmal saat dihubungi di Jakarta, Kamis (18/4).

Dia menjelaskan, dua nama cawagub DKI ke DPRD merupakan kewenangan dari partai pengusung, untuk konteks ini yakni PKS dan Partai Gerindra.

Bila nantinya ada pengajuan nama baru di luar dua nama yang telah diserahkan, Akmal menyebut partai pengusung harus ada pengulangan prosesnya.

Reporter: Ika Defianti

Sumber: Liputan6.com