Revitalisasi Monas Belum Izin Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka

JAKARTA | 23 Januari 2020 12:17 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta menyebut tidak dibutuhkan izin Kementerian Sekretariat Negara untuk melakukan revitalisasi kompleks Monumen Nasional (Monas).

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Setya Utama, mengatakan pihaknya belum menerima pengajuan izin rencana revitalisasi Monas. Termasuk Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka juga belum merekomendasikan arahan apapun.

"Saya sampaikan bahwa pembangunan itu, revitalisasi itu belum ada izin dan memang belum pernah ada pengajuan izin," kata Setya saat dihubungi Kamis (23/1).

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995, pembangunan Kawasan Medan Merdeka harus mendapat izin dari Komisi Pengarah dan Badan Pelaksana. Komisi Pengarah dipimpin langsung Menteri Negara Sekretaris, Pratikno. Sedangkan Badan Pelaksana dipimpin Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Selain Pratikno, Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka diisi Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pariwisata.

"Jadi bukan Setneg karena itu kolektif ada enam kementerian kalau nggak salah. Sekretaris Komisi Pengarah itu sendiri Pak Gubernur merangkap sebagai Ketua Badan Pelaksana," ujar dia.

Merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka, susunan keanggotaan Komisi Pengarah terdiri dari:

Menteri Negara Sekretaris sebagai Ketua merangkap anggota;
Menteri Pekerjaan Umum sebagai Anggota;
Menteri Negara Lingkungan Hidup sebagai anggota;
Menteri Perhubungan sebagai Anggota;
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai anggota;
Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi sebagai Anggota;
Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Sekretaris, merangkap anggota.

1 dari 1 halaman

Pasal 5

(1) Komisi Pengarah mempunyai tugas:
a. memberikan pendapat dan pengarahan kepada Badan Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya;
b. memberikan persetujuan terhadap perencanaan beserta pembiayaan pembangunan Taman Medan Merdeka yang disusun oleh Badan Pelaksana;
c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pengarah dapat mengundang Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pakar yang dipandang perlu untuk hadir dalam sidang Komisi Pengarah.

(3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Pengarah, Ketua Komisi Pengarah dapat membentuk Tim Asistensi yang bertugas menyiapkan analisis teknis kepada Komisi Pengarah.

(4) Tata kerja Komisi Pengarah ditetapkan oleh Ketua Komisi Pengarah.

Pasal 6

(1) Badan Pelaksana dipimpin oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Ketua Badan Pelaksana, dan mendayagunakan aparatur Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara fungsional.

(2) Perincian susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Pelaksana ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Ketua Badan Pelaksana.

Pasal 7

Badan Pelaksana mempunyai tugas:

a. menyusun perencanaan dan pedoman pembangunan Kawasan Medan Merdeka, yang meliputi:

1) rencana pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan;
2) sistem transportasi;
3) pertamanan;
4) arsitektur dan estetika bangunan;
5) pelestarian bangunan-bangunan bersejarah;
6) fasilitas penunjang.

b. menyusun perencanaan dan pembiayaan serta melaksanakan pembangunan Taman Medan Merdeka;

c. mengelola dan memelihara Taman Medan Merdeka termasuk Tugu Monumen Nasional;

Pasal 8
Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pelaksana mempertimbangkan pendapat dan pengarahan dari Komisi Pengarah.

Pasal 9
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pengarah bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pelaksana bertanggung jawab kepada Presiden melalui Komisi Pengarah.

Masih berdasarkan Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Kawasan Medan Merdeka adalah areal yang meliputi dan terdiri dari :

Taman Medan Merdeka
Zona Penyangga Taman Medan Merdeka
Zona Pelindung Taman Medan Merdeka

Taman Medan Merdeka adalah areal yang dibatasi di sebelah:
Utara: Jl Medan Merdeka Utara;
Timur: Jl Medan Merdeka Timur;
Selatan: Jl Medan Merdeka Selatan;
Barat: Jl Medan Merdeka Barat.

Zona Penyangga Taman Medan Merdeka adalah areal yang dibatasi di sebelah:
Utara: Blok sepanjang Jl Medan Merdeka Utara;
Timur: Blok sepanjang Jl Medan Merdeka Timur;
Selatan: Blok sepanjang Jl Medan Merdeka Selatan;
Barat: Blok sepanjang Jl Medan Merdeka Barat.

Zona Pelindung Taman Medan Merdeka adalah areal yang dibatasi di sebelah:
Utara: Jl. H. Juanda, Jl. Pos, Jl. Lapangan Banteng;
Timur: Sungai Ciliwung;
Selatan: Jl Kebon Sirih;
Barat: Jl. Abdul Muis. (mdk/lia)

Baca juga:
UPT Monas Sebut Penebangan Pohon Tanggung Jawab Dinas Cipta Karya DKI
Pemprov DKI Sebut Revitalisasi Monas Tak Perlu Izin Kemensesneg
Belum Minta Izin ke Kemensetneg, DPRD DKI Minta Revitalisasi Monas Disetop Sementara
Pemprov DKI Pastikan Pemenang Tender Revitalisasi Monas Bukan Abal-abal
Revitalisasi Monas Molor, Kontraktor Dikenakan Sanksi Denda

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.