Rincian Temuan BPK Soal DKI Boros Beli Masker N95

Rincian Temuan BPK Soal DKI Boros Beli Masker N95
Masker N95. © California Healthline
JAKARTA | 5 Agustus 2021 18:02 Reporter : Yunita Amalia

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebut telah melakukan pemborosan atas pembelian masker N95 sebesar Rp5,85 miliar. Pembelian masker melalui Dinas Kesehatan menggunakan anggaran 2020.

Dalam laporan pemeriksaan BPK 2020, Dinkes membeli masker N95 dari dua perusahaan; PT IDS dan PT ALK. Masker dari PT IDS menggunakan merek Respokare, dan PT ALK menggunakan merek Makrite.

Pembelian pertama dilakukan pada 3 Agustus 2020, melalui PT IDS. Pada transaksi ini, Dinkes menggelontorkan anggaran sejumlah Rp2.730.000.000 untuk pembelian 39.000 pieces masker, dengan harga satuannya Rp70.000.

Pembelian kedua, pada 28 September 2020, Dinkes kembali melakukan pembelian melalui PT IDS sebanyak 30.000 pieces dengan harga satuan Rp60.000. Total nilai kontrak pada pembelian ini sebesar Rp1.800.000.000.

Pembelian ketiga kembali melalui PT IDS pada 1 Oktober 2020 dengan nilai kontrak Rp1.200.000.000 untuk pengadaan 20.000 pieces masker N95 dengan harga satuan Rp60.000.

"Sehingga PT IDS telah 3 kali melakukan pengadaan respirator dengan jumlah total 89.000 pieces," demikian penjelasan BPK yang dikutip pada Kamis (5/8).

Dinkes kemudian melakukan pembelian lagi masker N95. Namun kali ini tidak melalui PT IDS melainkan PT ALK. Pertimbangan Dinkes saat itu, masker dari PT IDS memiliki bau asam sehingga tidak nyaman dipakai.

Pembelian masker N95 dari PT ALK dilakukan pada 9 November 2020 dengan surat perjanjian atau kontrak nomor kontrak 9.1/PPK-SKRT/DINKES/DKI/XI/2020, dengan nilai kontrak Rp17.550.000.000.

"Jangka waktu pelaksanaan kontrak adalah 16 hari kerja yang dimulai 9-30 November."

Jumlah pengadaan dari PT ALK ssbanyak 195.000 pieces dengan harga satuan Rp90.000.

BPK, dalam dokumennya, menjelaskan pihak Dinkes DKI yang diwakili Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sempat meminta potongan harga kepada PT ALK. Namun perusahaan tersebut tidak mau memberikan potongan harga.

Setelah menguraikan proses pembelian, BPK berkesimpulan, PPK seyogyanya dalam pengadaan mengedepankan asas yang paling menguntungkan bagi negara, di mana jika mengadakan barang yang berjenis dan berkualitas sama seharusnya melakukan negosiasi harga minimal dengan harga barang yang sama atas harga respirator lainnya yang memenuhi syarat atau bahkan lebih rendah harganya dari pengadaan sebelumnya sehingga dapat menghemat anggaran keuangan daerah

"Permasalahan di atas mengakibatkan adanya pemborosan terhadap keuangan daerah senilai Rp5.850.000.000."

Angka pemborosan berasal dari selisih harga dari kedua perusahaan.

Harga satuan masker di PT ALK per buah Rp90.000 dengan jumlah barang 195.000, total harga Rp17.550.000.000.

Sementara harga satuan masker di PT IDS Rp60.000 jumlah barang 195.000 harga, total harga Rp11.700.000.000.

Atas permasalahan tersebut Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Kesehatan menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dengan penjelasan.

Pertama, kepala seksi alat kesehatan sangat teliti dan cermat dalam memilah dan memilih serta menyeleksi terhadap kualifikasi dan spesifikasi respirator N95 yang menjadi kewenangan dan tupoksinya. Kedua, Dinas Kesehatan tidak pernah menawarkan pengadaan masker respirator N95 sebanyak 200.000 pieces kepada PT IDS.

"Tetapi PT IDS pernah menanyakan jumlah kebutuhan masker respirator N95 di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta."

Ketiga, atas pengadaan tersebut PPK tetap melakukan negosiasi harga satuan kepada PT ALK namun perusahaan itu tetap tidak mau menurunkan harga satuan termasuk tidak memberikan diskon. (mdk/eko)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami