Sandiaga minta warga laporkan calo rumah DP Rp 0

JAKARTA | 16 April 2018 11:06 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan rumah DP Rp 0 tidak boleh diperjualbelikan. Menurut Sandiaga, rumah tersebut nantinya bakal diambil alih Pemprov DKI apabila diperdagangkan.

"Kalau misalnya unit ini yang sudah dipesan diperdagangkan kita akan langsung mencancel dan memasukkan kembali unit itu ke dalam inventorias kita, karena tidak boleh diperjual belikan," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/4).

Politisi Partai Gerindra ini mengancam menindak tegas pihak memperjualbelikan rumah DP RP 0. Warga pun diminta melaporkan pihak yang memperjualbelikan rumah tersebut.

"Ini selalu menjadi tantangan, karena setiap pemprov luncurkan kebijakan selalu adan mungkin rekayasa, mungkin calo. Ini masyarakat dan Pemprov harus saling mengawasi dan tidak ada lagi toleransi," ujar Sandiaga.

Menurut Sandiaga, ancaman terhadap pihak yang memperdagangkan rumah DP RP 0 bukan sembarangan. Hal itu berlajar dari kasus tenda-tenda PKL di Tanah Abang yang diperjualbelikan para calo.

"Tidak boleh seperti (tanah abang), kita baru tahu kalau tenda tenda di Tanah Abang kan ternyata sekarang baru terbuka selama ini diem-diem semua ada praktek saling menjual hak atas lahan tersebut," tandasnya.

Diketahui, Pemprov DKI membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk mengatur dan mengelola rumah DP Rp 0. Usai pembentukan UPT, dalam dua minggu atau akhir April maka warga sudah bisa memesan dan mendaftar untuk memiliki rumah tersebut.

"Hari ini baru dibentuk dulu UPT-nya jadi nanti ditunjuk personelnya. Usai pembentukan UPT, setelah itu akan diumumkan kapan proses pendaftaran untuk rumah DP Rp 0. Satu sampai dua minggu mungkin sudah bisa. Ya akhir bulan targetnya," kata Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Senin (16/4).

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com

Baca juga:
Akhir April, rumah Dp Rp 0 sudah bisa dipesan
Besok, Pergub DP 0 Persen terbit
Fraksi PKB DKI: Rumah DP Rp 0 solusi bagi warga Jakarta atau blunder?
Pembentukan BLUD ditunda, warga belum bisa pesan hunian DP Rp 0
Pembahasan RPJMD, DPRD DKI pertanyakan realisasi 250 ribu unit rumah DP Rp 0
Tak bisa nikmati rumah DP RP 0, warga DKI bergaji Rp 4 juta dijanjikan rusunawa
Ditanya kelanjutan DP Rp 0, Anies persilakan tanya Kadis Perumahan

(mdk/gil)