Sebelum Penetapan UMP 2020, Pemprov DKI Jakarta Survei di 45 Pasar

JAKARTA | 17 Oktober 2019 18:25 Reporter : Hari Ariyanti

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta akan mulai membahas Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 pekan depan. Berapa persen kenaikan UMP ini akan dibahas bersama dewan pengupahan.

"Tanggal 23 (Oktober) kita akan melakukan rapat dengan dewan pengupahan terkait masalah penentuan UMP di DKI Jakarta," jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta, Andri Yansah, dihubungi Kamis (17/10).

Andri mengatakan belum tahu proyeksi persentase kenaikan UMP. Rapat pembahasan UMP ini akan dilaksanakan dalam beberapa fase termasuk juga akan ada survei. Penetapan UMP akan dilaksanakan dalam rapat terakhir.

Andri mengatakan, survei dilakukan di sejumlah pasar dan dalam tiga gelombang. Survei pertama dilakukan di tiga pasar di wilayah kota.

"Jadi satu gelombang itu ada sekitar 15 pasar. Nah tiga gelombang kita lakukan 45 pasar. Sekarang ini kita lagi menginput hasil survey KHL, kebutuhan hidup layak. Itu nanti yang kita hitung dari yang kita bahas sana sini lah. Nanti baru kita tetapkan bersama dengan dewan pengupahan untuk kita lakukan rekomendasi atau usulan ke bapak gubernur," jelasnya.

Andri mengatakan pembahasan soal UMP telah dimulai diproses sejak enam bulan lalu. Setelah survei baru bisa ditetapkan seberapa besar UMP dan akan dibahas lagi sebelum ditetapkan.

Baca juga:
Buruh Tolak Kenaikan UMP 2020 Sebesar 8,51 Persen
Derita Buruh Perkebunan Sawit di Aceh, Sampai Digugat Cerai Gara-Gara Gaji Dicicil
KSPI: Upah Minimum Bukan Berdasarkan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Demo, Buruh Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan Soal Penurunan Pesangon dan Upah
Gelar Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR, Buruh Sampaikan 3 Tuntutan
Melenggang ke Senayan, Aktivis Buruh Ini Janji Jadi Corong Rakyat ke DPR
KSPSI dan KSPI Nilai Ulah Perusuh Rusak Fasilitas Umum Ganggu Iklim Dunia Kerja

(mdk/lia)