Sekda DKI sebut HGB Pulau D dikeluarkan oleh BPN & masih dikuasai pengembang

JAKARTA | 27 September 2018 19:39 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menyatakan hak guna bangunan (HGB) di Pulau D masih dikuasai pengembang. Dia menyebut HGB dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN).

Karenanya dia menyebut Pemprov DKI Jakarta tidak berwenang untuk mencabut HGB yang telah dikeluarkan.

"Kalau (HGB) itu haknya BPN, kan yang sertifikat itu yang mengeluarkan BPN," kata Saefullah di Balai Kota Jakarta Pusat, Kamis (27/9).

Dia menjelaskan untuk pemanfaatan di empat pulau tersebut masih akan mengacu hasil kesepakatan Pemprov DKI Jakarta dengan pengembang. Hal tersebut sekaligus menunggu penerbitan Peraturan Daerah (Perda) tentang reklamasi.

"Sesuai dengan MoU number one, itu ada persentase yang dijaga, 51 persen dan 49 persen antara pengembang dan Pemprov. Itu sampai sekarang utuh terjaga," papar dia.

Dia melanjutkan, nantinya empat pulau tersebut akan dimanfaatkan untuk masyarakat. Bahkan, Saefullah menyebut pengembang memiliki rencana untuk membangun beberapa fasilitas umum, salah satunya rumah sakit.

"Sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat itu. Masyarakat konsumen, pembeli, ada masyarakat nelayan, akan dikasih slot," ucapnya.

Sementara itu untuk Pulau N, Saefullah menyebut itu merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.

"Pelindo (pengembang pulau N) itu seluruh izinnya kepada pemerintah pusat," jelasnya.

Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com

Baca juga:
Politisi NasDem sebut jika Anies cerdas, pulau reklamasi bisa dibangun rumah DP Rp 0
Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta minta Anies bongkar 4 pulau reklamasi sudah jadi
WALHI: Harusnya Pemprov DKI juga berani cabut izin 4 pulau reklamasi
Jalan panjang Anies menepati janji cabut izin reklamasi
Anies sebut 4 pulau reklamasi sudah jadi tak dibongkar karena bisa rusak lingkungan
TGUPP belum bisa pastikan pemanfaatan bangunan di 4 pulau reklamasi di teluk Jakarta

(mdk/dan)