Sekwan DPRD DKI: Tak Masalah jika Anggota Menolak, Pin Emas Disimpan untuk PAW
Merdeka.com - Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta, M Yuliadi, tidak mempermasalahkan apabila ada fraksi atau anggota di DPRD yang menolak pin emas untuk anggota Dewan. Termasuk PSI Jakarta yang sudah menegaskan menolak pin emas untuk anggota dewan.
Yuliadi menyatakan, pihaknya akan menyimpan pin emas tersebut untuk sewaktu-waktu ada pergantian anggota DPRD DKI Jakarta.
"Eggak masalah, nanti kita simpan. Sewaktu ada PAW (pergantian antara waktu) anggota dewan kita nggak perlu bikin lagi. Persiapan kalau ada PAW, kan kita simpan," kata Yuliadi ketika dihubungi, Rabu (21/8/2019).
Terkait rencana PSI yang akan membuat pin sendiri, Yuliadi mengatakan tidak ada larangan hal tersebut. "Yang penting harus koordinasi dengan kita bentuknya, jangan sampai salah," ucap Yuliadi.
Yuliadi mengklaim, pembuatan replika pin emas anggota dewan tak mudah dijumpai. Berbeda halnya dengan dengan pin anggota Korpri PNS.
"Pin itu (emas) enggak ada yang bikin. Nggak kaya pin Korpri, di pinggir jalan juga banyak di toko-toko," kata dia.
Diketahui, anggota DPRD DKI selain mendapatkan pin emas 5 dan 7 karat, anggota dewan akan mendapatkan jas. Kelengkapan itu diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Seluruh anggota Dewan yakni 106 anggota dewan akan mendapatkan pin emas setelah mereka dilantik pada 26 Agustus 2019. Semua anggota dewan mendapatkan termasuk anggota petahana.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaKapolda memutuskan terhitung mulai 31 Januari 2024, Bripka NA diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Bintara Polri.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Febry juga salah satu polwan termuda yang menjabat sebagai Kanit PPA Polres Klaten.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, tatanan sistem pemerintahan yang baik harus dibangun melalui pengawasan yang kuat.
Baca SelengkapnyaTumpak mengatakan putusan hasil sidang etik tersebut sudah disepakati oleh seluruh anggota Dewas KPK. Termasuk tanggal sidang pembacaan putusan tersebut.
Baca SelengkapnyaMenurut Ade Safri, tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaAturan mengenai batas usia Capres-Cawapres digugat ke MK pda Senin (21/7).
Baca SelengkapnyaAncaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu)
Baca Selengkapnya