Tim Sinkronisasi akui tak sejalan dengan Luhut soal reklamasi

JAKARTA | 17 Mei 2017 17:57 Reporter : Anisyah Al Faqir

Merdeka.com - Anggota tim sinkronisasi Anies-Sandi, Marco Kusumawijaya, mengungkapkan tak ada harmonisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta. Terutama dalam masalah reklamasi teluk Jakarta.

Padahal dulu saat Kemenko Maritim dipimpin Rizal Ramli, reklamasi teluk Jakarta sempat di moratorium. Sedangkan di bawah kepemimpinan Luhut Binsar Panjaitan dirasa memberi sinyal tetap dilanjutkan.

"Kelihatannya begitu ya tapi dengan menteri yang sekarang, menteri yang dulu kan tidak. Jadi kita juga tidak tahu apa yang ada di dalam kementerian maritim," kata Marco di Jakarta, Rabu (17/5).

Marco menuturkan, Rizal Ramli ketika menjabat Menko Maritim telah ada pengkajian reklamasi dan menghasilkan moratorium.

Namun saat pergantian menteri, hasil kajian analisis dampak lingkungan dilakukan Pemerintah pusat tak bisa dibuka ke publik. Padahal bukan hanya tim Anies-Sandi saja menginginkan kajian tersebut dibuka. Nyatanya masyarakat juga menginginkan hal sama.

"Jadi mungkin maksudnya Pak Luhut mengundang adalah mau memberitahukan hasil kajian itu. Kalau menko mengundang pertemuan masa enggak datang, ya datanglah," ungkap Marco.

Pihaknya mengaku pertemuan tersebut baiknya dilakukan saat Anies-Sandi telah dilantik pada Oktober mendatang. Sebab, bila bukan sebagai gubernur DKI Jakarta, tak elok melakukan pertemuan tersebut.

"Kalau Pak Gubernur terpilih (Anies) bilang kan kalau sudah menjabat, kalau belum menjabat sebagai apa kapasitasnya kan enggak baik, nanti kalau sudah menjabat," ujar Marco.

Marco menambahkan, tim sinkronisasi memiliki landasan kajian yang bakal memperkuat argumentasi penolakan reklamasi. Berbagai kajian tersebut merupakan hasil dari eksternal tim Anies-Sandi.

"Ada kajian dari masyarakat pelindung teluk jakarta, ada KMTI yang melakukan gugatan, LBH juga kan melakukan kajian. Itu kita gunakan semua," terangnya.

(mdk/ang)