William Benarkan Rekaman Suaranya Soal PSI Dukung Kenaikan Banpol
Merdeka.com - Beredar rekaman suara Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, yang menyebut partainya mendukung kenaikan dana bantuan politik (Banpol). William menyebut yang beredar tidak utuh.
"Saya menyayangkan rekaman tersebut hanya potongan diskusi rapat, bukan merupakan diskusi yang utuh," kata ujar William dalam keterangannya, Sabtu (26/12).
Dia meminta rekaman full saat rapat berlangsung dibuka ke publik. Sehingga diskusi yang termuat tidak menghilangkan substansinya.
"Saya minta dibuka lengkap semua rekaman rapat-rapat kita dari awal sampai akhir, bukan penggalan kalimat tanpa konteks dan substansi," jelasnya.
William mengakui dukungan terhadap kenaikan bantuan politik itu merupakan tanggapan rekomendasi kebijakan dari KPK dan LIPI. Rekomendasi tersebut adalah pendanaan pemerintah kepada partai politik dibutuhkan untuk memperkuat demokrasi dan menekan korupsi oleh pejabat publik dari partai politik.
"Konteksnya adalah saya sudah mempelajari dan menyampaikan rekomendasi KPK dan LIPI bahwa partai politik harus memiliki keuangan yang sehat untuk beroperasi, dengan demikian potensi korupsi politik dapat ditekan. Inilah semangatnya. Semangat baik untuk sehatnya kualitas demokrasi kita," kata William.
Hanya saja, William mengatakan saat ini Jakarta masih diterpa pandemi dan mengalami kesulitan ekonomi. Menurutnya, kenaikan bantuan politik dari pemerintah tidak relevan.
Ia pun menegaskan PSI memiliki prinsip akhir terhadap APBD Jakarta adalah yang telah formal dan tertulis dibacakan di Pandangan Umum Fraksi pada Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta pada 27 November 2020.
"Sesuai dengan rekomendasi KPK dan LIPI 'public funding' itu perlu cuma masalah timing saja, pantas atau tidak? Karena melihat konteks yang tidak relevan maka pada Pandangan Umum itu PSI tidak mendorong kenaikan dana Banpol. Malah kami menegaskan untuk memangkas kegiatan-kegiatan yang tidak relevan seperti kenaikan RKT ratusan miliar yang sempat diusulkan. Itu sudah clear sikap Partai dan Fraksi kami," tutup William.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi menyerahkan bantuan pangan cadangan pangan pemerintah (CBP) kepada sejumlah penerima manfaat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi mengatakan kondisi ini disebabkan ketidakpastiaan ekonomo dan konflik geopolitik yang tak kunjung usai.
Baca SelengkapnyaPresiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaIstana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaBantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca Selengkapnya