Tak Hanya Dana UN, Beberapa Anggaran Pemerintah juga Dialihkan untuk Tangani Corona

Tak Hanya Dana UN, Beberapa Anggaran Pemerintah juga Dialihkan untuk Tangani Corona
JATENG | 25 Maret 2020 16:10 Reporter : Denny Marhendri

Merdeka.com - Ujian Nasional 2020 resmi ditiadakan. Hal tersebut terkait keputusan yang diambil oleh Mendikbud Nadiem Makarim setelah mengadakan rapat online dengan Komisi X DPR.

Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa anggaran Ujian Nasional bisa dialokasikan untuk anggaran pencegahan virus corona di Indonesia. Bisa digunakan untuk memfasilitasi sekolah-sekolah untuk melakukan sistem belajar online.

Mengingat arahan dari Pemerintah untuk sekolah-sekolah tidak melakukan kegitan belajar dan mengajar dengan cara tatap muka. Imbauan tersebut sebagai upaya untuk mencegah persebaran virus corona.

"Jadi, dana dari UN tentu masih ada sisa yang tidak digunakan. Bisa digunakan untuk membantu bencana Covid-19 dan juga online learning," ucap Nadiem kepada wartawan, Selasa (24/3).

1 dari 3 halaman

Segera Terbitkan Petunjuk Teknis

Informasi yang dilansir dari Liputan6.com, kebijakan tersebut juga diapresiasi oleh Wakil Ketua Komisi X, Hetifah Sjaifudian. Mengingat pelaksanaan Ujian Nasioal yang akan dilakukan sebentar lagi, diharapkan Nadiem segera menerbitkan petunjuk teknis mengenai hal tersebut.

"Ada beberapa opsi, antara lain ujian tertulis secara online, proyek akhir tahun, nilai rapot sebelumnya, dan lain-lain. Hal ini sebaiknya diserahkan kepada masing-masing sekolah untuk memilih opsi yang paling sesuai dengan keadaan siswanya,"jelas Hetifa.

Sedangkan untuk tidak membuat masyarakat bingung dengan keputusan ini, Hetifa mengharapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera mengeluarkan petunjuk teknis.

Petunjuk teknis meliputi kebijakan kelulusan jika nantinya akan dibuat ujian online atau kebijakan kelulusan lainya. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan tidak akan menimbulkan kebingungan dari pihak sekolah maupun masyarakat.

2 dari 3 halaman

Anggaran Pemerintah Lainnya yang Dialokasikan

sri mulyani lakukan work from home

Instagram/@smindrawati

Selain dana UN yang akan dialokasi untuk menangani Corona. Beberapa anggaran di Pemerintahan juga telah dialihakan untuk pencegahan covid-19 agar tak semakin menyebar.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang akan melakukan alokasi berbagai dana di pemerintahan untuk menghadapi kasus virus corona.

Menteri Keuangan memaparkan bahwa bemua telah dipersiakan sejak awal bulan Maret lalu. Masyarakat diimbau untuk tak perlu khawatir ketika menghadapi kasus virus corona ini.

Informasi yang dilansir dari berbagai sumber, Sri Mulyani telah mempersiapkan anggaran sebesar Rp 62,3 triliun. Anggaran tersebut adalah hasil pengalokasian kembali dari berbagai anggaran pemerintah untuk menanggulangi persebaran virus corona.

Sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Presiden Jokowi, hal tersebut akan dilakukan oleh kementerian/lembaga yang berada di pemerintah pusat maupun daerah.

"Sampai hari ini sudah identifikasi Rp 62,3 triliun dari (anggaran) belanja K/L yang akan bisa direalokasikan untuk bisa dipiroritaskan seusai arahan presiden," Jelas Sri Mulyani.

Hal tersebut juga dibuktikan dengan surat edaran yang diterbitkannya. Pada Surat Edaran Kemenkeu No. 6 Tahun 2020, tertanggal 15 Maret 2020 yang berisi bahwa setiap Kementerian/Lembaga untuk memindahkan pos pembiayaannya.

Anggaran untuk perjalanan dinas dalam atau luar negeri aga dialokasikan untuk penanggulanan pencegahan virus corona.

3 dari 3 halaman

Berikut daftar anggaran yang akan dialokasikan kembali untuk penanggulanan pencegahan virus corona.

1. Anggaran Perjalanan Dinas PNS(tahun ini mencapai Rp 43 triliun) dipangkas 50%.

2. Dana Desa dalam APBN 2020sebesar Rp 72 triliun akan dirancang ulang sehingga akan hemat Rp 59 triliun.

3. Dana Stimulus Ekonomi.Ada stimulus paket I sebesar Rp 10,3 triliun akan digunakan Rp 3,9 trilun. Stimulus paket II akan dianggarkan sebesar Rp 22,5 triliun

4. Dana Pendidikan dan Kesehatan.Pengalokasian kembali anggaran pendidikan sebesar Rp 75,7 triliun, anggaran kesehatan sebesar Rp 38 triliun dan anggaran untuk kartu pra kerja sebesar Rp 10 triliun untuk tenaga kerja yang di PHK, PHK sementara, dan anggaran pelatihan.

5. Asuransi untuk tenaga medis.Ada anggaran sebesar Rp 3,1 sampai dengan Rp 6,1 triliun untuk seluruh tenaga medis.

6. Anggaran untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp 3,3 triliun (masih akan dievaluasi).

(mdk/dem)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami