Terkait Kerusuhan Babarsari, Sosiolog UGM: Pertumbuhan DIY Serupai Kota Metropolis

Terkait Kerusuhan Babarsari, Sosiolog UGM: Pertumbuhan DIY Serupai Kota Metropolis
Kebakaran di Babarsari. ©Twitter/@damkarjogja113
JATENG | 6 Juli 2022 11:48 Reporter : Shani Rasyid

Merdeka.com - Kerusuhan antar kelompok yang terjadi di Babarsari, Sleman, menyita banyak orang. Bahkan pembahasan mengenai kerusuhan itu sempat menjadi trending topic di Twitter.

Kerusuhan ini juga menjadi perhatian para akademisi untuk berbicara mengemukakan pendapat. Bagi Sosiolog UGM, Derajad Sulistyo Widhyharto, kemunculan kasus kerusuhan di Babarsari terjadi karena pola pertumbuhan di provinsi itu sudah menyerupai kota metropolis.

“Wilayah Yogyakarta itu Istimewa tetapi regulasinya tidak istimewa. Regulasinya seperti perkembangan Kota Jakarta, Surabaya, dan lain-lain. Provinsi ini tidak tumbuh istimewa seperti masyarakatnya, seperti keratonnya, tapi tumbuh seperti kota metropolis,” kata Derajad dikutip dari ANTARA pada Rabu (6/6).

2 dari 4 halaman

Butuh Ketenangan

002 debby restu utomo

©2017 merdeka.com/purnomo edi

Derajad mengatakan, sebagai kota pelajar sebenarnya Yogyakarta butuh ketenangan. Menurutnya, yang perlu diperbanyak adalah fasilitas-fasilitas mahasiswa seperti penyediaan co-working space. Bukan justru fasilitas yang dapat mengundang konflik.

“Akan tetapi, kalau kemudian yang tumbuh adalah tempat karaoke, hotel-hotel, atau apartemen, kan tidak ada bedanya dengan Jakarta, Surabaya, dan tempat-tempat lain,” ujar Derajad.

Bagi Derajad, regulasi yang ada di Yogyakarta semestinya harus terefleksi dari kondisi masyarakat, misalnya terkait dengan jam belajar yang kini sudah tidak berlaku lagi.

Menurutnya, keberadaan jam belajar ini bisa menjadi suatu hal yang istimewa. Namun kini sudah tidak ada karena kota terlanjur tumbuh seperti kota metropolis.

“Ke depan regulasi yang ada mestinya diadaptasi dengan konsep istimewanya Yogyakarta. Kalau istimewanya bagi pelajar adalah jam belajar, ini yang perlu diperhatikan,” kata Derajad.

3 dari 4 halaman

Ekonomi Tidak Inklusif

ilustrasi ekonomi
©2014 Merdeka.com/Shutterstock/Sergey Nivens

Selain itu, Derajad mengatakan kalau aktivitas perekonomian di Yogyakarta semestinya tumbuh inklusif selaras dengan budaya Yogyakarta yang menerima perbedaan suku dan adat.

Baginya, dengan ekonomi yang belum inklusif, maka pertumbuhan kota akan sedikit bermasalah karena tidak berpijak pada kultur yang ada di tengah masyarakat.

“Justru yang kami lihat kan ekonomi di Yogyakarta seperti merespons perkembangan kota besar. Padahal kan kota-kota besar kan kehidupan ekonominya cenderung eksklusif,” kata Derajad.

4 dari 4 halaman

Beda dengan Bali

ilustrasi bali

©2014 Merdeka.com/Shutterstock/Jason Ho

Bagi Derajad, munculnya tempat-tempat hiburan seperti tempat karaoke mestinya diikuti dengan ketentuan yang ditaati atau dijunjung tinggi, sehingga kalau ada konflik lagi ada pihak yang menjadi penengah.

Kondisi seperti itu yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah, lanjut Derajad.

“Perbedaan dengan di Bali misalnya, di sana sudah ada polisi adat. Meski tidak perlu seperti itu, setidaknya aparat pemerintah daerah cara berpikirnya harus sudah inklusi. Ini yang jadi masalah di Jogja. Masyarakatnya sudah multikultur dan inklusif, tapi bisnisnya belum inklusif. Ini yang harus diubah,” kata Derajad.

(mdk/shr)

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Opini