40:30:30 Porsi Kursi Menteri Jokowi

KHAS | 5 Agustus 2019 07:00 Reporter : Angga Yudha Pratomo

Merdeka.com - Partai koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan daftar calon menteri. Tiap partai menyetor belasan nama, lengkap dengan daftar riwayat hidup. Di tangan presiden terpilih ini satu per satu akan diseleksi.

Pemilihan nama masih dalam proses. Tidak mudah menentukan nama mana saja bakal masuk di pos kementerian. Jokowi tentu tidak bekerja sendiri. Dia dibantu tim khusus pada periode kedua ini. Persis dilakukan saat menang Pilpres 2014 dan membuat Tim Transisi diketuai Rini Soemarno, kini menjabat menteri Badan Usaha Milik Negara.

Tugas tim itu menjaring nama calon menteri dengan beragam latar belakang. Pembagian porsi menteri juga dibahas. Pembagiannya untuk partai koalisi dan profesional.

Pada periode kedua, porsi diberikan bakal serupa. Pembagiannya 40 persen profesional sokongan partai, 30 persen kader partai dan 30 persen sisanya profesional murni (40:30:30). Jumlah ini bakal dibagi ke dalam sejumlah kementerian dan lembaga pada Kabinet Kerja Jilid II.

Terkait calon menteri profesional yang mendapat sokongan partai bahkan sudah disodorkan kepada Jokowi. Seperti dilakukan partai Nasdem. Mereka menganggap itu menjadi sesuatu biasa. Sebab tugas sebagai partai koalisi harus membantu segala permintaan presiden.

Sebenarnya ada tiga kriteria calon menteri sudah diserahkan partai besutan Surya Paloh ini kepada Jokowi. Pertama kader partai tulen. Selanjutnya kader dengan latar belakang akademisi dan profesional. Terakhir, menyokong seorang profesional untuk menjadi pembantu presiden.

"Ada juga yang profesional murni, karena kami itu berpikirnya seluruh rakyat indonesia itu bagian dari NasDem," kata Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago kepada merdeka.com, Kamis pekan lalu.

Santer di lingkungan kabinet nama Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, masuk dalam kategori profesional sokongan partai politik. Dua nama itu bahkan aktif membantu Jokowi ketika di Pilpres 2019 ini.

Budi Karya selama kampanye bahkan aktif menggalang relawan pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Perannya paling kentara dalam deklarasi alumni SMA hingga universitas untuk Jokowi.

Ketika itu Budi merasa keterlibatannya merupakan hak sebagai warga negara. Bukan sebagai menteri. Dia mengaku tiap akhir pekan memang terbiasa bertemu dengan banyak masyarakat untuk meyakinkan pilihan. "Tidak mesti saya (yang menghubungi penggagas deklarasi alumni). Saya ikut saja," ucap Budi ketika dikonfirmasi sekitar pertengahan Februari lalu.

Sedangkan Basuki memang dikenal sebagai karib Jokowi. Sampai ada istilah unik untuk dua orang itu: Di mana ada Jokowi di situ ada Basuki.

Peran Basuki penting sebagai pimpinan proyek banyak infrastruktur strategis. Termasuk melakukan peresmian sejumlah tol ketika masa kampanye Pilpres. Sampai Jokowi menyebut Basuki sebagai 'Bapak Pembangunan Indonesia' ketika beradaa di depan ribuan kader PDIP.

Dari kiri-kanan: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo ©Liputan6.com/Johan Tallo

Budi Karya dan Basuki selama ini dikenal dekat dengan PDIP. Basuki pernah mengisi sebagai pemateri sekolah partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut. Kedua orang ini beberapa kali menghadiri acara diselenggarakan partai berlambang banteng moncong putih. Salah satunya gelaran wayang kulit dalam memperingati ulang tahun ke-46 PDIP di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, pada 7 Juli 2019.

Dua nama ini diproyeksi kembali masuk dalam kabinet. Budi Karya tidak banyak komentar disinggung tentang kemungkinan itu. "Saya hanya ingin kerja," ungkap Budi Karya sambil tertawa. Begitu juga dengan Basuki. Sosok menteri dikenal piawai menabuh drum ini menolak berkomentar dan hanya tertawa.

Sebagai partai utama pengusung Jokowi, PDIP memang belum banyak berkomentar terkait porsi menteri. Mereka lebih tenang. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Ahmad Basarah, partainya memiliki mekanisme tersendiri dalam penentuan calon menteri. Pertama melalui keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan keputusan Presiden Jokowi.

Megawati, kata Basarah, sejauh ini belum menggunakan hak prerogatifnya untuk menentukan siapa kadernya bakal dicalonkan sebagai menteri. "Karena Ibu Mega masih memberikan kesempatan kepada Pak Jokowi untuk menyelesaikan hal-hal yang fundamental, dalam kepentingan bangsa yang lebih besar," jelas Basarah di kompleks parlemen.

Permintaan calon nama menteri ternyata sudah diutarakan Jokowi kepada para ketua umum partai. Irma menyebut pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh dilakukan tertutup. Inti pertemuan keduanya, Partai NasDem diminta menyerahkan daftar calon menteri.

Sebelum permintaan itu datang, menurut Irma, partai memang sudah menyiapkan sejumlah nama dan latar belakang. Termasuk posisi kementerian.

Calon Menteri dari Partai Koalisi

Tiap partai sudah menyetorkan lebih 10 nama. Bahkan Anggota Dewan Pakar Partai NasDem, Taufiqulhadi, pernah menyebut pihaknya mengirim 11 nama. Meski belakangan dia mengklarifikasi itu hanya candaan untuk menyindir PKB selaku rekan koalisinya.

Untuk jumlah detail, Irma enggan menjelaskan. Sebab itu merupakan bagian dari etika berpolitik. Namun, dia tidak menampik bila sudah ada sederet nama diusung NasDem menjadi pembantu presiden pada periode kedua ini.

"Jadi kita hanya serahkan nama dan tempat yang tepat saja dari orang-orang (calon menteri) itu. Nanti dia didudukkan di sana atau tidak, itu urusan presiden," ujar dia.

Nama Irma dikabarkan masuk dalam bursa calon menteri diusung Partai NasDem. Tidak membantah, dia menyerahkan keputusan itu kepada Presiden Jokowi dan partai. "Di NasDem itu sudah punya posisi masing-masing. Dengan kemampuannya masing-masing. Jadi kalo rezekinya di situ ya alhamdulillah," ungkap bekas juru bicara Jokowi di Pilpres 2019 tersebut.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) paling blak-blakan terkait jumlah calon menteri disetorkan kepada Jokowi. Ada 10 nama. Itu diungkapkan langsung sang ketua umum, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Wasekjen PKB Faisol Reza mengaku semua nama itu dipilih langsung Cak Imin. Partainya kini masih menunggu sejumlah nama itu apakah cocok dengan kriteria diminta Presiden Jokowi. "Ketua umum punya pertimbangan partai untuk memikirkan mana yang paling pas masuk di dalam pos yang memang presiden diminta kepada PKB," kata Faisol kepada kami, Jumat pekan lalu.

Memang ada kriteria khusus dalam memilih calon nama menteri di internal partai. Proses itu menjadi kewajiban dilalui. Hampir semua nama diserahkan merupakan kader muda. Sehingga dari awal partainya menyadari ini menjadi pertimbangan tersendiri bagi presiden terpilih itu.

"PKB ini kan muda-muda. Jadi pasti kalau dikasih posisi sama Pak Jokowi yang dianggap strategis, akan di-bully. Tapi kalau dikasih yang mana saja sih enggak akan ada masalah," ujar dia.

Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) justru masih menggodok portofolio sejumlah nama calon menteri sebelum diserahkan kepada Jokowi. Pertemuan Suharso Monoarfa dengan presiden terpilih itu menjadi tanda PPP dipercaya memberikan kader terbaiknya untuk memimpin pemerintahan.

Sebelumnya ada nama Menteri Agama Lukman Hakim duduk di kabinet. Justru belakangan Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani berharap posisi itu diserahkan kepada kelompok Nahdlatul Ulama (NU). "Tapi kembali lagi, itu terserah Pak Jokowi."

Partai Golkar tergolong lebih santai membahas porsi menteri. Mereka yakin tak akan kehilangan posisi. Sudah ada lima nama muncul di permukaan. Airlangga Hartarto selaku ketua umum dan menteri perindustrian, masuk dalam radar bakal dipertahankan Jokowi di kabinet.

Sedangkan empat nama lainnya, Agus Gumiwang Kartasasmita, Ibnu Mundzir, Zainuddin Amali dan Dedi Mulyadi. Semua nama ini sudah diberikan kepada Jokowi. "Nama-nama tersebut tentu punya potensi," kata Airlangga saat berada di Kompleks Parlemen.

Dedi Mulyadi enggan berkomentar jauh terkait namanya masuk dalam bursa menteri dari Partai Golkar. Mantan Bupati Purwakarta itu berdalih belum mengetahui perihal namanya muncul sebagai calon menteri. "Saya belum dengar soal itu. Kita fokus DPR saja dulu," ujar Dedi selaku anggota DPR terpilih periode 2019-2024.

Ilustrasi Pelantikan Menteri dilakukan Presiden Jokowi©biropers

Nama calon menteri sudah di kantong Jokowi. Lebih kurang sudah ada 100 nama. Dengan perbandingan satu kementerian ada tiga calon. Masih ada waktu sampai bulan Oktober untuk menentukan pilihan itu.

Jokowi masih membuka banyak nama untuk disodorkan ke mejanya. Dia mengaku tak masalah makin banyak nama calon menteri. Semakin banyak justru akan mudah, begitu prinsipnya. Sehingga melahirkan banyak pilihan alternatif nama.

Adapun kriteria diinginkan pada kabinet kerja periode mendatang, yakni diisi banyak tenaga muda dan berani mengambil keputusan. Nama Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Bahlil Lahadalia, sempat disinggung Jokowi.

Kebutuhan terhadap menteri berusia muda bukan tanpa alasan. Pilihan ini merespons perkembangan zaman kian cepat dan energik. "Oleh sebab itu, butuh menteri-menteri yang berani," tegas Jokowi saat penyampaian visi di di Sentul, Bogor, Minggu 14 Juli 2019. "Ini menuntut kita untuk beradaptasi pada perkembangan zaman," dia menambahkan.

Baca juga:
Jokowi Disarankan Tunjuk Orang Non Parpol untuk Jaksa Agung, Mendagri dan Menkum HAM
Menkum HAM Pilihan Milenial, Prof Mahfud MD dan Prof Edward OS Hiariej
Bukan AHY, Max Sopacua Dorong Mantan Kader Demokrat ini Jadi Menteri Jokowi
Tolak Usul PDIP, PKB Tak Setuju Kemendag Digabung dengan Kemenperin
PDIP Minta Parpol Bersabar, Beri Kesempatan Jokowi Susun Kabinet

(mdk/ang)