Agar TNI tak lagi tertarik berpolitik

Merdeka.com - Soleman B. Ponto menikmati masa tuanya bersama keluarga, sambil sesekali mengurus firma hukum kecil-kecilan. Dia sama sekali tidak tertarik bergabung dengan partai politik seperti kawan-kawannya dari dinas militer selepas pensiun.

Sosok orang tuanya, menurut Ponto, punya andil besar terhadap keputusan menjauh dari hiruk pikuk politik. Semasa dia kecil, sang ayah menjabat sebagai wedana di Tahuna, Sulawesi Utara. Ayahnya menjadi seorang politikus lokal, dan itu membuatnya berikrar mencari jalan hidup lain.

"Bapaku dulu Wedana. Aku tidak tertarik jadi politikus. Karena itulah aku masuk sekolah AAL," kata pria 60 tahun itu kepada merdeka.com.

Persoalan hak politik bagi militer, keterlibatan TNI dalam bidang-bidang nonpertahanan, hingga keputusan perwira terjun ke politik praktis, adalah isu-isu yang sedang mengemuka di Indonesia, menjelang HUT TNI ke-71.

Ponto merasa kebutuhan sumber daya manusia TNI di masa sekarang sudah berbeda jauh dari ketika dia bergabung. Idealnya tentara aktif menjauh sepenuhnya dari kepentingan politik, serta memacu diri semakin profesional di bidang pertahanan negara.

Perbincangan soal tentara dan politik mencuat setelah Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono meminta putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono, meninggalkan karir kemiliteran. Agus diminta bersaing di Pilkada Gubernur DKI tahun depan.

Pada 2009, SBY pernah menyatakan seorang prajurit jangan pernah mempunyai keinginan menduduki jabatan politik sipil. Saat memberi pengarahan kepada taruna, pengasuh, dan perwira TNI-Polri di Graha Samudra Bumi Moro, Markas Komando Armada Kawasan Timur, Surabaya, SBY mengatakan sangat wajar apabila seorang prajurit berkeinginan menjadi jenderal, laksamana atau marsekal, demi pengabdian yang lebih luas lagi kepada negara.

"Yang tidak benar kalau kalian memasuki akademi TNI Polisi lantas cita-citanya ingin menjadi bupati, wali kota, gubernur, pengusaha, dan lain-lain. Tidak tepat," ujar SBY kala itu.

Ponto meyakini pesan SBY pada 2009, terlepas keputusannya sekarang terhadap Agus, lebih relevan untuk masa depan para perwira muda. Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis itu mengatakan banyak tentara di masa purna tugas tertarik berpolitik lebih disebabkan oleh kurikulum Akabari era Orde Baru.

"Saat itu kan TNI masih memegang Dwifungsi ABRI. Jadi selain disiapkan untuk pimpin pasukan juga disiapkan untuk jadi pimpinan politik," ujar alumnus Akademi Angkatan Laut angkatan 1978 itu.

Aksi TNI bantu korban bajir bandang di Garut (c) handout/Puspen TNI

Doktrin dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dicetuskan oleh Abdul Haris Nasution, panglima TNI era Orde Lama. Doktrin itu menegaskan tentara berhak menjaga keamanan, ketertiban negara, memegang kekuasaan, sekaligus mengatur negara. Mereka juga masuk parlemen dan melakukan tugas pelayanan publik.

Gagasan Nasution dipercanggih dan diperluas penerapannya oleh Presiden Soeharto. TNI menjadi lembaga paling berkuasa di Indonesia selama nyaris 30 tahun. Seiring itu, pelanggaran HAM, korupsi, serta penyalahgunaan wewenang pun tumbuh subur di kalangan militer.

Perlahan pascareformasi, dwifungsi ABRI telah dihapuskan, dan tentara diarahkan kembali ke barak. Pengembalian ke barak inilah yang terus menjadi tantangan setiap rezim reformasi.

Pengamat militer Universitas Padjajaran, Muradi, membenarkan bahwa selama era Orde Baru siswa akademi militer lebih dipersiapkan memimpin kepala daerah, dibanding menjadi tentara profesional. Ketika itu sangat lazim orangtua meminta anak menjadi tentara agar kehidupan ke depannya lebih baik. Namun saat ini Muradi menilai doktrin maupun kurikulum akademi militer sudah banyak berubah.

Supaya TNI tak tergoda lagi mengulang dwifungsi, Muradi berharap pemerintah terus meningkatkan hak-hak tentara agar mampu profesional. Mereka wajib diberikan tugas pokok yang sesuai agar tak ada penyimpangan.

"Misalnya memperoleh gaji tinggi serta dilengkapi alutsista yang modern," ujarnya.

Pameran alutsista TNI AD di Monas (c) 2014 merdeka.com/arie basuki

Mayjen TNI (Purn) Supiadinmengakui kawan-kawannya pernah menjabat sebagai ketua kabupaten golongan karya, pegawai BUMN dan masuk partai politik. Namun kini lulusan akademi militer sudah tertib dan berubah.

"Sekarang sudah berubah fakta boleh masuk kepala daerah, tapi harus mundur dari TNI," ujarnya.

Saat ini Supiadin memilih bergabung Partai Nasional Demokrat. karena sudah pensiun dari TNI, sehingga tak akan menimbulkan polemik. Ia mengaku punya banyak pengalaman dalam teritorial dan memahami mekanisme politik menjadi modal mengurus partai politik. Dia berharap masyarakat sipil lambat laun percaya tentara yang berpolitik selepas tak lagi berdinas punya tujuan baik.

"Mereka gunakan setelah pensiun resikonya terpecah diberbagai parpol, keberadaan mereka di parpol sebenarnya satu untuk bangsa dan negara. Tidak pernah berpikir untuk kelompoknya hanya parpol hanya saluran saja," kata Supiadin.

Baca juga Liputan Khusus merdeka.com untuk isu profesionalitas TNI:

Komisi I minta pemerintah bentuk aturan soal TNI selain berperangPurnawirawan sebut peran TNI sudah melenceng dari undang-undang4 Anggota TNI AU menjadi santri dan korban Dimas Kanjeng38 Kasus hukum prajurit TNI di Sulawesi penyelesaiannya tak jelasPengerahan TNI bikin lawan 'keder' & Jabar juara umum PON 2016Panglima TNI didemo mahasiswa, tuntut setop kekerasan militerPukuli atlet, anggota TNI hanya diberi sanksi teguran11 Anggota TNI terbukti terima sogokan buat loloskan calon siswaWarga Kebumen jadi korban pecahan mortir saat latihan TNI

(mdk/ard)