Ani dan Idaman Rhoma

KHAS | 24 Maret 2016 11:42 Penulis : Sidik Pramono

Merdeka.com - Politik adalah panggung pencitraan. Yang menancap di benak calon pemilih lebih kerap soal persepsi ketimbang esensi. Sah-sah saja.

Ketika Susilo Bambang Yudhoyono bersama pimpinan Partai Demokrat melakukan “Tour de Java” demi menunjukkan kepedulian dan menyerap aspirasi, sebagian kalangan lebih menilai upaya tersebut dijalankan demi mengantarkan Ibu Ani Yudhoyono untuk menduduki jabatan presiden Republik Indonesia yang pernah dipegang suaminya selama dua periode (2004-2014). Wajar saja jika kemudian beredar meme soal penyiapan Ani sebagai RI-1 itu, sebagaimana sah-sah saja jika Yudhoyono dan partainya merasa terganggu karena merasa yang dilakukan tak seperti yang ditudingkan.

Akan tetapi, sekali lagi, ini soal persepsi yang mengemuka dan tertangkap oleh publik.

Tentu bukan terbawa-bawa nostalgia film ikonik era 1990-an dengan karakter Rhoma dan Ani, jika kemudian Rhoma Irama juga mencuat dalam perbincangan politik praktis belakangan ini. Rekam-jejak Bang Haji di jalur politik bahkan tercetak lebih tebal ketimbang Ibu Ani pribadi –meskipun panggung politik praktis bukan sesuatu yang selamanya mengenakkan hati sang Raja Dangdut. Pada era 1970-an Rhoma mengarahkan dukungan kepada Partai Persatuan Pembangunan. Sempat menggeser pilihan ke Golkar, Rhoma menyatakan keluar dari pendukung utama rezim Orde Baru itu selepas Reformasi 1998. Bahkan, istilah anak-muda masa kini, Bang Haji pernah di-PHP-in oleh salah satu partai politik yang sempat memunculkan namanya sebagai salah satu kandidat presiden dalam Pemilu 2014 lalu.

Yang jelas, jauh sebelum “Tour de Java” yang dilakukan oleh Yudhoyono bersama petinggi Partai Demokrat pada awal Maret lalu; pedangdut ternama itu telah mendeklarasikan Partai Islam Damai Aman (Idaman) untuk pertama kalinya pada 11 Juli 2015 untuk kemudian deklarasi nasional dilakukan kembali pada 14 Oktober 2015.

Yang pasti, jika kemudian Ani bisa meneruskan jejak Yudhoyono menjadi presiden, tentu bukan hal baru. Di Argentina, Maria Estela Martinez (1974-1976) meneruskan kepemimpinan suaminya, Juan Domingo Peron, sebagai Presiden Argentina. Kini, Hillary Clinton juga sedang merintis (kembali) upaya menjadi Presiden Amerika, sebagaimana yang pernah dijabat oleh Bill Clinton, sang suami yang berkuasa pada periode 1993-2001.

Sementara di tanah air pun, sekalipun belum sampai ke pucuk pemerintahan tertinggi, di level pemerintahan daerah sudah banyak contoh istri-istri yang terpilih (atau memilih?) meneruskan kepemimpinan suaminya sebagai bupati atau walikota. Sementara jika Rhoma menyasar posisi presiden, apanya yang mengejutkan?

Pesohor yang menjadi pejabat publik juga bukan hal yang sama sekali baru. Di Indonesia saja, terlebih ketika pemilihan umum dilakukan secara langsung memilih individu, sejumlah anggota DPR dan kepala daerah yang terpilih berangkat dari latarbelakang sebagai pesohor. Menilik ke mancanegara, sejumlah pesohor yang menjadi presiden antara lain adalah Ronald Wilson Reagan yang menjadi Presiden Amerika Serikat periode 1981-1989 dan juga Joseph Ejercito Estrada yang menjadi Presiden di Filipina 1998-2001.

Siapapun yang hendak menjadi pejabat publik, apapun latarbelakangnya, tentunya didasari niatan baik, semisal mengabdi untuk bangsa dan negara. Tentu saja, argumentasi tersebut dalam tataran ideal. Toh realitasnya banyak pejabat publik yang terseret dalam lingkaran praktik koruptif. Akan tetapi, publik layak berterima kasih kepada mereka semua yang sejak awal memunculkan niatan untuk menjadi pejabat publik. Bisa jadi publik terbuai oleh petahana (incumbent) –sebagian di antaranya karena pilihan mencari “jalan aman”, tidak mau berisiko dengan hal-hal baru yang sulit diperkirakan.

Yang pasti, ketika masa-masa "jual kecap" tiba, senantiasa petuah usang mengemuka: pelajari secara cermat rekam-jejak kandidat sebelum benar-benar menetapkan pilihan. Soal integritas, reputasi, atau praktik nonkoruptif adalah hal-hal yang tentu tidak bisa ditawar. Akan tetapi, yang juga penting untuk diingat adalah bahwa produk dari para pejabat publik adalah kebijakan publik –apa yang hendak dilakukan dan juga apa saja yang tidak akan dilakukan oleh rezim pemerintahannya. Semakin awal seseorang memunculkan diri, semakin dini dan kencang tuntutan agar yang bersangkutan memunculkan alternatif kebijakan sebagai pembanding atas kebijakan yang dijalankan rezim pemerintahan saat ini.

Karenanya, penting bagi publik untuk mengetahui gagasan dan tawaran (alternatif) kebijakan dari para kandidat sebagai materi yang harus dikaji secara cermat. Penting bagi kandidat pejabat publik untuk menyerap aspirasi konstituennya, sebagaimana teramat penting bagi publik mengetahui apa saja yang bakal diwujudkan oleh para kandidat jika nantinya mereka terpilih.

(Idealnya) kebijakan adalah buah perkawinan dari otoritas, interest, dan knowledge. Akan tetapi, dalam praktik, memang tidak sepenuhnya ketiga hal tersebut terpenuhi saat sebuah kebijakan diformulasikan. Proses politik dan produk turunan berupa kebijakan senantiasa menawarkan beberapa alternatif: keajegan, kebaruan, ataupun daur-ulang. Jika ujung-ujungnya hanya sebegitu saja, dengan atau tanpa Ani ataupun Rhoma, semuanya memang "sungguh ther-la-lu....".

(mdk/war)