Bayaran tak seimbang di ruang perawatan

KHAS | 24 Oktober 2016 07:07 Reporter : Muchlisa Choiriah

Merdeka.com - Setiap kali ditanya orang tuanya, Gita (7) dengan lantang menjawab cita-citanya kelak ingin menjadi dokter. Dengan polos, siswi kelas 2 Sekolah Dasar di Tangerang Selatan ini mengaku alasannya menjadi dokter karena profesi ini bisa memberikan kehidupan yang menjanjikan. "Dokter banyak uang," kata Gita sambil tersenyum malu.

Suatu hari nanti, mungkin Gita akan menambah panjang daftar dokter nusantara. Sejauh ini Indonesia tidak kekurangan stok dokter. Dari data Konsil Kedokteran Indonesia, saat ini ada 114.604 dokter umum, 31.782 dokter spesialis, dan 28.248 dokter gigi yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Dengan komposisi itu, maka rasionya sudah terpenuhi, di mana satu dokter melayani setidaknya lebih dari 2.000 penduduk. Bandingkan dengan negara lain. Berdasar data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), rasio dokter di negeri Jiran pada 2010, satu dokter untuk 835 penduduk. Sementara di Singapura, pada 2013 satu dokter melayani 513 penduduk.

Sesungguhnya, jumlah dokter di Indonesia bisa disebut cukup. Namun persoalannya terletak pada tingkat persebarannya tidak merata, Menumpuk di kota-kota besar. Di wilayah Indonesia bagian barat, ada hampir 100.000 dokter umum, lebih dari 20.000 dokter spesialis dan 20.000 dokter gigi. Di wilayah Indonesia bagian tengah, jumlah dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi tak lebih dari 20.000. Kondisi lebih parah juga terlihat di Indonesia Timur.

Persoalan dalam dunia kedokteran bukan hanya tak meratanya jumlah dokter antar wilayah di Indonesia, tapi juga jurang penghasilan antara dokter. Tidak semua dokter berpenghasilan melimpah. Penghasilan dokter spesialis terlampau jauh di atas dokter umum. Persoalan ini sudah menjadi sorotan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sejak satu dekade terakhir. Karut-marut sistem pelayanan kesehatan dan pembayaran yang didominasi oleh FFS melahirkan persaingan yang tak sehat antar-dokter.

Kesenjangan penghasilan dokter umum dan spesialis terlihat dari penetapan tarif dokter yang dikeluarkan IDI pada 2013. Penghasilan dasar dokter pelayanan primer atau dokter Umum rata-rata Rp 12.500.000 sampai Rp 15.000.000 perbulan. Sementara penghasilan dasar dokter spesialis mencapai Rp 22.500.000 sampai Rp 42.500.000 perbulan. Itu baru perhitungan penghasilan dasar, belum termasuk penghasilan dari jasa Profesi (fee for service). Besarannya tergantung dari kinerja atau produktivitas dokter.

"Kesenjangan pendapatan antar dokter dan antar-spesialisasi menjadi sangat besar, apalagi kesenjangan antara dokter spesialis (DSP) dengan dokter praktik umum. Survei IDI menunjukkan pendapatan dokter spesialis 8-244 kali pendapatan dokter praktik umum," ujar Ketua IDI Jakarta Slamet Budiarto kepada merdeka.com akhir pekan lalu.

Kesenjangan atau jurang penghasilan antar dokter di Indonesia lebih memprihatinkan dibanding negara-negara lain. Di negara-negara Eropa, penghasilan dokter spesialis hanya 11 kali dibanding dokter umum. Di Amerika Serikat, penghasilan dokter spesialis 1,5-3,8 kali dibanding dokter umum.

Ini terjadi karena perbedaan besaran tarif dan sistem pembayaran dokter di Indonesia dan luar negeri. Dokter di Indonesia dibayar per pasien, dengan patokan harga Rp 100.000 hingga Rp 200.000 per pasien. Sedangkan di Singapura, Malaysia, maupun negara lainnya bisa mencapai di atas Rp 1.000.000 per satu pasien. Sistem pembayaran dokter di luar negeri dengan berdasarkan jam kerja. Dokter dibayar per 8 jam. Dia mencontohkan Australia. Dalam setahun, dokter spesialis di negeri Kanguru bisa kantongi 300.000 dolar Australia. Sistem sama juga diberlakukan di Eropa dan Amerika. Dalam setahun dokter umum di Eropa atau Amerika bisa mengantongi USD 150.000.

"Jadi ke depan di Indonesia praktik 8 jam, dan bayarnya sesuai jam kerja, karena kurang elok kalau dibayar perpasien," tuturnya.

Jurang penghasilan juga terlihat antara dokter baru dengan dokter yang sudah punya jam terbang tinggi. Dokter yang punya nama besar dan sudah terkenal di kalangan pasien. Semakin terkenal seorang dokter, bisa jadi semakin besar biaya berobat yang harus dikeluarkan pasien. Dokter dengan gelar pendidikan mentereng, kerap sesukanya mematok tarifnya sendiri. Mereka meminta tarif lebih tinggi dari yang ditawarkan pemilik atau pengelola rumah sakit. Ada pembelaan yang dijadikan alasan para dokter di rumah sakit swasta memasang tarif tinggi.

"Biasanya yang mematok harga tinggi itu, dia sudah senior kerja bertahun-tahun, gelarnya profesor, dan banyak pengalamannya, serta sudah terbukti kehebatannya. Atau juga karena mereka yang profesional sengaja menaikkan harga tinggi agar juniornya juga dapat pasien. Karena kalau harga sama, maka pasien akan memilih kualitas yang lebih bagus dong, ya ke dokter yang jauh berpengalaman dengan harga sama," ujar Ketua Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSSI), Kuncoro.

Kuncoro melanjutkan, meski begitu tidak semua dokter tersohor dengan gelar tinggi meminta dihargai mahal, ada beberapa yang tulus mengabdi atas nama kemanusiaan. "Biasanya gaji dokter kalau tetap dia dapat gaji bulanan terus ditambah dengan fee for service, tergantung berapa banyak pasiennya, asuransi, dan tambahan lainnya. Kalau di swasta terbuka banget, beda dengan pemerintah. Kalau pemerintah tergantung aturan dan regulasi yang ada," tuturnya.

(mdk/noe)

TOPIK TERKAIT