Biar ilegal tapi tetap ingin kerja di Saudi

KHAS | 19 Juni 2013 12:54 Reporter : Alwan Ridha Ramdani

Merdeka.com - Sumiati sudah sepuluh tahun bekerja di Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga. Tetapi dokumen miliknya berupa paspor dan visa umrah telah kadaluarsa. Sampai saat ini dirinya belum mendapatkan izin bekerja walau majikannya sudah mengajukan kepada pihak imigrasi setempat dengan membayar hampir 8.350 riyal.

Erfan Budi Rais, anak Sumiati juga bekerja di Saudi, mengatakan tenaga kerja Indonesia tidak bisa bekerja karena imigrasi negara itu mensyaratkan ada paspor bukan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor). Banyak paspor warga Indonesia ditinggal di rumah majikannya, katanya saat dihubungi merdeka.com Senin lalu melalui telepon selulernya.

Dia mengaku mendapat kabar paspor asli tenaga-tenaga kerja Indonesia bermasalah dengan majikan mereka sudah diserahkan kepada imigrasi, konsulat, atau Kedutaan Indonesia. Budi berprofesi sopir memastikan lebih banyak tenaga kerja ingin tetap bertahan di Negeri Dua Kota Suci itu.

Sebab saban menjelang Ramadan hingga Lebaran Haji, Saudi memerlukan banyak pekerja. Apalagi gaji ditawarkan cukup menggiurkan. Misalnya 800 riyal atau setara Rp 2,1 juta buat pembantu dan 1.200 riyal (Rp 3,2 juta) untuk sopir

Erfan menjelaskan banyak calo ingin memanfaatkan pengurusan SPLP, terutama di imigrasi setempat. Tetapi sampai saat ini banyak tenaga kerja tidak bisa mendapatkan izin bekerja karena harus menyertakan paspor lama, salinan kartu identitas dan slip gaji majikan baru, serta hasil cek kesehatan. Hampir semua SPLP ingin kerja kembali ditolak, kalau yang pulang lancar.

Penggiat dari Migrant Care Wahyu Susilo memastikan Saudi cenderung memberikan pengampunan karena memang perlu banyak tenaga kerja saban musim haji. Amnesti juga jadi cara memberikan kontrak pendek pada TKI bermasalah. Ini standar ganda mereka, ujarnya.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengakui hampir 80 persen pekerja bermasalah dan mengajukan SPLP ingin tetap bertahan di Negeri Petro Dolar itu. Jakarta tengah berupaya agar Riyadh memenuhi tuntutan, yakni gaji 1.200 riyal, libur sehari sepekan, masuk program asuransi, dan bebas berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana mengakui pihaknya tidak bisa langsung memberikan paspor terkait moratorium dan untuk melindungi warga negara. Kami ingin sebelum keluar paspor, mereka menunjukkan kontrak, asuransi, majikannya, jam kerja atau libur, walau kita belum menghentikan moratorium.

(mdk/fas)