Biar PKS Oposisi Sendiri

KHAS | 29 Juli 2019 11:02 Reporter : Anisyah Al Faqir

Merdeka.com - Tagar Kami Oposisi kian mengaung di media sosial. Ramai dipakai warganet, terutama di Twitter. Kata itu Dicetuskan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera. Sebuah opini yang dibangun setelah gelaran Pemilu berakhir.

Pemilihan presiden sudah memenangkan pasangan Joko Widodo dan Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Hasil itu sudah melalui semua proses. Lawan politik mereka mulai mengambil posisi.

Sebagian ada indikasi mendekati partai pendukung Jokowi. Tapi tidak bagi PKS. Mereka tetap memilih sebagai oposisi di antara partai pendukung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam Koalisi Adil Makmur, yakni Partai Gerindra, Demokrat dan PAN.

Dari sudut pandang etika dan logika, koalisi pendukung pasangan Prabowo-Sandi sebaiknya tetap berada di tempat sama. Tetap di luar pemerintahan. Mengawal dan Menyeimbangkan pemerintah Jokowi periode kedua. Tidak buruk sikap oposisi, itu merupakan bagian demokrasi.

"Tagar #KamiOposisi itu sehat dan mulia," kata Mardani kepada merdeka.com pekan lalu.

PKS rela jadi oposisi demi keseimbangan. Menjadi pengawas antara niat pemerintah melakukan pembangunan dengan harapan rakyat. Oposisi jadi titik tengah rasional yang dapat menjadi kontrol pemerintah.

Ada empat alasan penting oposisi baik bagi dalam sebuah pemerintahan. Pertama, memiliki kabinet yang diisi orang terbaik. Kedua, merit sistem dalam melahirkan kebijakan dan manajemen SDM aparatur negara yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar.

Ketiga, menghindari pihak berlindung dibalik orang tua. Memilih SDM yang tidak berlindung dari usia lebih tua, senioritas,kedekatan personal dan kepentingan kelompok. Keempat, adanya oposisi yang kuat dan berkualitas untuk membangun narasi kritis konstruktif dalam pembangunan bangsa.

Kritik konstruktif sangat diperlukan agar Pemerintahan Jokowi periode kedua tidak dibayangi politik balas budi atas perjuangan partai pendukung.

Bila publik tidak beri tekanan kritik konstruktif yang kuat dalam pembentukan kabinet kedua, pasti tekanan dari kelompok yg merasa berkeringat akan membuat Pak Jokowi tunduk.

Mardani menjelaskan, Indonesia akan menghadapi tekanan lebih berat. Tekanan perekonomian Indonesia lima tahun mendatang akan lebih berat dari periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi melambat,sehingga berat menembus angka 7 persen. Pertumbuhan investasi terengah-engah, setoran pajak berkurang, utang negara semakin besar, sebagai akibat kinerja APBN Pemerintah. Terutama dari sisi pendapatan dan realisasi program-program pro-rakyat.

Aspek penegakan hukum, HAM dan kesehatan demokrasi juga jadi sorotan. Kepercayaan negara lain untuk mau berinvestasi dan bekerjasama dengan Indonesia semakin lemah. Apalagi masih banyaknya janji kampanye Jokowi-JK 5 tahun lalu belum terealisasi hingga saat ini.

Untuk itu, kehadiran oposisi dalam sebuah pemerintahan sebagai jembatan suara dan kritik rakyat. Karena pemenang dalam pemilu sebenarnya adalah rakyat. Suara rakyat akan bergema lebih kuat bila disuarakan secara cerdas oleh oposisi. Sehingga rakyat ikut mengawasi dan memaksa tidak ada ruang remang-remang atau gelap dalam pengambilan kebijakan pemerintah.

"Oposisi perlu dan wajib ada untuk keseimbangan demokrasi dan alat kontrol pemerintah," kata Mardani.

Meski begitu, sampai saat ini PKS belum memberikan keterangan resmi akan posisinya pasca pemilu. Sebab ada mekanisme partai yang perlu ditempuh. Lewat sidang Majelis Syuro PKS, internal PKS akan membahas dan mendiskusikannya. Menampung berbagai masukan sebelum akhirnya memutuskan untuk berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan.

Politisi PKS, Nasir Jamil melihat suasana kebatinan kader PKS mengarah untuk tetap di luar pemerintah. Apalagi ini bukan kali pertama bagi PKS berdiri sebagai oposisi. Lima tahun sebelumnya, PKS sudah berdiri sebagai oposisi bersama Partai Gerindra baik di pemerintahan atau di parlemen.

Dalam sebuah pemerintahan, kata Nasir, sangat penting menjaga denyut nadi demokrasi. Sikap konsistensi dalam berpolitik juga diperlukan. Dia merasa tak elok bila semua partai politik berada posisi sama.

Kekhawatiran tidak wakil rakyat di luar partai pendukung pemerintah menjadi momok demokrasi Indonesia. Pemerintah sepi kritik. Kondisi ini juga tidak jadi pembelajaran politik bagi masyarakat. Lebih jauh kondisi ini akan berdampak pada keputusan legislatif selanjutnya.

Tentu, PKS butuh teman yang sama sebagai partai oposisi. Sebagaimana tahun-tahun lalu PKS selalu bersama dengan Partai Gerindra. Namun, bila pada akhirnya hanya PKS sendiri berdiri sebagai oposisi, itu tidak jadi soal. Sebab ada rakyat bersama PKS.

"Tapi kalau memang tidak ada yang berani di luar pemerintahan, berarti PKS sendiri yang menjinjing dan memikul beban itu," ujar dia. "Memang puasa dari kekuasaan itu memang berat, jadi biar PKS saja yang mengerjakannya," tambah Nasir.

Berada di luar pemerintahan bukan berarti PKS jadi musuh pemerintah dan koalisi partai pemerintah di parlemen. Kehadiran oposisi bukan berarti parlemen terbelah. Sebaliknya kata Nasir, oposisi dan partai pemerintah selalu guyub, akrab, saling bertukar pikiran, seiring dan sejalan.

"Jadi tidak harus dimaknai kalau di luar pemerintahan itu permusuhan. Kita tetap berada di luar dalam rangka memberikan kritik konstruktif kepada pemerintah," kata Nasir.

Bisa jadi mereka di dalam koalisi pemerintah justru yang bermusuhan. Sementara dengan yang di luar bisa berteman.

Mardani menolak sebutan PKS sebagai oposisi selalu bertentangan dengan pemerintah. Tidak jarang PKS mendukung ragam kebijakan pemerintah. Misalnya, kebijakan revolusi mental yang kerap dicanangkan Jokowi. Hanya saja dalam pelaksanaannya masih belum signifikan terlihat. Pembangunan infrastruktur juga didukung PKS meski belum diikuti dengan industrialisasi.

Meski tak selalu sejalan dengan pemerintah, PKS tetap kritis dan konstruktif terhadap kebijakan yang didukung. Sikap kritis PKS diartikan selalu siaga menjaga kepentingan publik. Jika berpeluang diselewengkan, PKS akan bersuara.

"Misalnya kebijakan impor dapat membunuh industri dalam negeri. Konstruktif artinya siap memberikan solusi," ujar Mardani.

Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyudin mengatakan oposisi PKS dilakukan dalam rangka mencegah lahirnya potensi otoritarianisme. Sikap otoriter pemerintah lahir dari tidak adanya penyeimbang kekuasaan yang memadai di luar pemerintahan.

Apalagi, dalam pidato Visi Indonesia beberapa waktu lalu, Jokowi menyebut oposisi sebagai sikap mulia dalam sebuah pemerintahan. Menjadi oposisi, kata Suhud sama mulianya dengan pihak yang berkuasa. "Karena itu oposisi harus dihargai dan dilembagakan, agar demokrasi di Indonesia tetap terjaga," tegas Suhud.

Baca juga:
PKS dan Gerindra, 'Segajah' yang Terancam Punah
Jika Tak Selesai Tahun Ini, Ketua Pansus Yakin Anies Akan Pilih Wagub Sendiri
Langkah Politik Prabowo Disorot, Politisi Gerindra Sindir PKS Soal #KamiOposisi
PKS Kritik Pertemuan Prabowo dengan Jokowi Hingga Mega: Kurang Penting
Apresiasi Pertemuan Mega-Prabowo, PKS Tetap Tegaskan #KamiOposisi

(mdk/ang)

BERI KOMENTAR
Join Merdeka.com