Butuh Tak Butuh RUU PKS

Butuh Tak Butuh RUU PKS
Demo RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. ©2019 Liputan6.com/JohanTallo
KHAS | 13 Juli 2020 11:05 Reporter : Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com - Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) tidak dapat terwujud dalam waktu dekat. Ditarik dari Prolegnas Prioritas 2020 di DPR. Alasannya, sulit untuk dibahas. Pembahasan ini tentu membuat publik resah. Mereka hanya bisa menunggu pasrah.

Nasib RUU PKS tidak semulus RUU Minerba. Pembahasannya cepat. Ada dugaan muncul bahwa lambannya pembahasan aturan penghapusan kekerasan seksual lantaran tidak memberikan keuntungan.

Komisioner Komnas Perempuan Bahrul Fuad, menekankan seharusnya RUU PKS menjadi prioritas. Apalagi ini menjadi alat negara untuk melindungi warganya. "Saya pikir negara dan DPR harus bisa melihat dengan lebih jernih dan lebih adil. Mana sebenarnya yang harus didahulukan. Manusianya atau yang lainnya," tegas dia.

Dalih DPR yang menyebut pembahasan 'sulit' dirasa tidak masuk akal ditariknya RUU PKS dari Prolegnas Prioritas. Dalam pandangan dia, jika memang pembahasan tersebut dirasa sulit maka bisa meminta dukungan dari masyarakat.

Sebagian pihak tentu kecewa. Padahal kasus kekerasan di Indonesia semakin meningkat. Komnas Perempuan dalam catatan tahunan, menjabarkan bahwa tren kekerasan terhadap perempuan cukup tinggi kenaikannya.

Kasus kekerasan seksual di tahun 2019 mencapai 4.898. Untuk tahun 2020 saja pada bulan Januari hingga Mei mencapai 542 kasus kekerasan terhadap perempuan.

Dari jumlah tersebut 170 kasus atau 24 persen dari total kasus merupakan kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah domestik. Sementara di ranah publik terdapat 226 kasus. Dari jumlah ini terdapat 203 kasus atau sekitar 89 persen merupakan kasus kekerasan seksual.

Tak hanya perempuan. Potret kekerasan terhadap anak pun berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Terkait hal ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pernah melakukan survei terkait pengalaman hidup anak dan remaja dengan rentang usia 13-17 tahun. Survey dilakukan pada tahun 2018 di 1.390 blok sensus di 232 kecamatan.

Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nahar mengatakan, terdapat 11.410 responden terlibat. Dari survei tersebut pihaknya memperoleh peta terkait kekerasan terhadap anak, baik emosional, fisik, dan seksual.

Survei menunjukkan 3 dari 5 anak perempuan mengalami kekerasan emosional. Sedangkan 1 dari 2 anak laki-laki mengalami kekerasan emosional. Selanjutnya 1 dari 5 anak perempuan mengalami kekerasan fisik.

Sementara 1 dari 3 anak laki-laki menjadi korban. Untuk kekerasan seksual, jelas dia, berdasarkan survei 1 dari 11 anak perempuan mengalami kekerasan seksual dan 1 dari 17 anak laki-laki mengalami kekerasan seksual.

"Jadi angkanya masih tinggi. Tentu anak perempuan menjadi pihak yang sangat rentan terhadap terjadinya kekerasan ini," ungkap Nahar.

Kenyataan miris ini tentu memunculkan pertanyaan sejauh mana aturan yang ada cukup untuk melindungi anak-anak Indonesia dari ancaman menjadi korban kekerasan. Menurut Nahar, sejauh ini aspek perlindungan hukum yang ada sudah cukup baik. Bahkan didesain sedemikian ketat demi melindungi anak-anak.

Nahar menjelaskan, hukuman tegas sejauh ini sudah disiapkan bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Salah satunya dengan hukuman kebiri, pemasangan alat pendeteksi elektronik atau pengumuman identitas.

Ancaman hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, lanjut dia, bisa dikatakan mengerikan. Misalnya di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Terdapat ancaman hukuman berat bagi pelaku pernah melakukan kekerasan seksual kemudian melakukan lagi. Apalagi bila jumlah korban ternyata banyak.

"Korbannya lebih dari satu, mengalami misalnya kematian atau alat reproduksinya rusak atau berpengaruh ke gangguan kejiwaan. Itu bisa terancam hukuman mati, hukuman seumur hidup," ungkap dia.

Ditariknya RUU PKS diduga tidak adanya kemauan politik dari pihak DPR. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti melihat isi RUU PKS sebenarnya sudah sangat lengkap. Memang harus disadari bahwa selama tahap pembahasan dirasa dihambat.

Adapun salah satu alasan lain ditariknya RUU PKS, karena harus menunggu selesainya pembahasan RKUHP. Ini dikarenakan ada pasal terkait pidana dan pemidanaan.

Menurut Bivitri, alasan tersebut keliru. Karena sistem hukum di Indonesia memang dimungkinkan adanya pengaturan pidana dalam Undang-Undang sektoral seperti RUU PKS.

Dari segi proses legislasi, lanjut dia, jika melihat Undang-Undang 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka tidak ada dasar hukum yang mengatakan kalau ada pidananya harus menunggu Undang-Undang lain. Tunggu-menunggu pembahasan Undang-Undang tidak diatur juga dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Jadi KUHP dari dulu kita sudah punya dan ini kita sedang membentuk yang baru, tapi kita tahu juga ada UU Tipikor, UU KDRT, itu semua kan mengandung pidana juga. Tapi boleh karena secara sistem hukum setiap UU sektoral boleh mengatur lagi tindak pidana tertentu," ujar dia.

Kalaupun ada perbenturan antara RUU PKS dengan KUHP maka hal tersebut tidak perlu dirisaukan. Sebab dalam praktik hukum, undang-undang yang mengatur secara khusus bakal lebih diutamakan dibandingkan undang-undang yang berlaku secara umum atau dalam hal ini KUHP. "Namanya lex specialis derogat legi generalli."

Baca Selanjutnya: Negara Wajib Melindungi Korban Kekerasan...

Halaman

(mdk/ang)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami